Godok Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Pansus IV DPRD Kunjungi Pengadilan Agama Negeri Samarinda

Publiknews. Co, Samarinda – Upaya Pansus IV DPRD kota Samarinda dalam menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melakukan audiensi dengan Pengadilan Agama Negeri Samarinda, di jalan, Ir. Juanda. Rabu (3/5/2023).

Ketua Pansus IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan jika pihaknya sebelumnya telah menjadwalkan pertemuan ini jauh hari, hanya saja sempat tehabat karena mendekati hari cuti bersama idul Fitri 1444 H. pada bulan Maret lalu.

“Kita sempat tunda, sehingga baru hari ini kita mengadakan audiensi ke Pengadilan Agama. Dalam rangka pembahasan, penguatan dan mencari masukan dari stage holder tentang Raperda yang kami usulkan dari Pansus IV tentang pembangunan ketahanan keluarga,” katanya.

Pertemuan itu, di dasari atas temuan dari pihak Pansus IV di lapangan pada saat melakukan Sosialisasi Raperda, maupun laporan dari mitra kerja Komisi IV. Sehingga mengharuskan adanya penguatan dari sisi hukum terutama pada UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Banyak hal yang Kami tidak tahu terkait regulasi dan keadaan di pengadilan sendiri seperti apa, sehingga kita putuskan untuk datang mendengar secara langsung dari Pengadilan Agama,” ujarnya.

kemudian Puji Astuti mengutarakam bahwa, pada awal Pansus IV dibentuk yakni agar tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun seiring berjalannya kinerja Pansus banyak ditemukan persolan yang dirasa perlu untuk diadopsi kedalam Raperda.

“Sebenernya kami ingin lebih ingin fokus kepada hak perempuan dan anak, namun setelah kita lakukan audiensi ternyata angka perceraian dan pernikahan dini yang ada di Kaltim khususnya di Samarinda sangat tinggi,” ungkapnya.

Maka dari itu, Puji Astuti berharap untuk mencegah terjadi hal itu, sangat diperlukan peran seluruh pihak agar peraturan per undang – undangan bisa berjalan dengan baik di kota Samarinda.

“Bicara pencegahan sebenarnya perlu peran keluarga, peran sistem layanan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Ini sudah menjadi kewajiban pemerintah Tapi kalau kita sebagai masyarakat hanya diam, rasanya juga tidak mungkin, jadi masyarakat juga mempunyai peran penting,” pungkasnya.

(Farid/Adv)