Komisi II DPRD Kaltim Soroti Persoalan BUMD Kelistrikan

Publiknews. Co, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono soroti terkait persoalan BUMD (badan usaha milik daerah) PT Listrik Kaltim dengan mitranya PT Cahaya Fajar Kaltim (PT.CFK). Kabar terakhir menyebut perusahaan itu terlilit hutang ratusan miliar, sehingga menyebabkan deviden Rp5,4 miliar kepada Perusda tidak disetor.

“Kita meminta Badan Pengawas Keuangan Pembangunan untuk mengaudit secara keseluruhan terhadap PT CFK dan dari hasil audit itu, kita berharap ada temuan data dan fakta yang jelas tentang kondisi perusahaan tersebut,” Kata Nidya Listiyono.

Ia menerangkan bahwa informasi yang beredar menyebutkan, para direksi Perusda Kelistrikan mengalami masalah keuangan sejak setahun terakhir. Bahkan akibat tidak adanya deviden, membuat para direksi tidak menerima pembayaran gaji.

Dengan begitu, Nidya meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera merilis kapan dan seperti apa hasil auditnya agar menjadi bahan untuk mengambil keputusan mengenai nasib saham Perusda.

“Kalau kerja sama tidak menguntungkan, ya cari alternatif lain. Audit ini untuk mendeteksi penyakitnya apa? Sehingga kita tahu obat apa yang harus diberikan,” tandasnya. (Adv/red)