Dispora Kaltim Mulai Menyiapkan Pembentukan Tim KSP untuk Kelola Hotel Atlet GOR Sempaja

Ket. Foto: Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Kaltim, Junaidi

Publiknews.Co, Samarinda – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sedang memulai proses untuk membentuk Tim Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dalam rangka pengelolaan Hotel Atlet yang terletak di kompleks GOR Sempaja, Samarinda.

Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Kaltim, Junaidi, menjelaskan bahwa proses ini masih berada pada tahap perencanaan awal.

“Saat ini, kami sedang melakukan penjajakan dengan bantuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan bekerjasama dengan BPKAD untuk menyusun rencana pemanfaatan hotel ini,” ungkap Junaidi, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, meskipun beberapa langkah awal telah dilakukan, proses lebih lanjut masih berada di bawah pengawasan BPKAD.

“Kami sudah memberikan petunjuk kepada BPKAD, namun rinciannya lebih lanjut masih perlu dikomunikasikan dengan mereka,” tambahnya.

Sejauh ini, Dispora Kaltim mencatat bahwa ada empat perusahaan yang tertarik untuk mengajukan diri sebagai pengelola hotel tersebut, meskipun mereka belum memberikan proposal resmi.

“Keempat perusahaan ini akan diminta untuk mempresentasikan proposal mereka. Mereka harus menunjukkan bagaimana kontribusi mereka untuk pendapatan Pemprov Kaltim, serta menjelaskan mekanisme bagi hasil dan pembagian pendapatan,” terang Junaidi.

Selain itu, Junaidi juga menegaskan bahwa pembentukan KSP merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Hotel Atlet berjalan secara efisien dan transparan.

Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga agar kerjasama yang terjalin memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan agar kerjasama ini tidak merugikan pemerintah. Kalau pemerintah dirugikan, masyarakat yang akan merasakan dampaknya,” tutupnya.

Dispora Kaltim berharap melalui langkah-langkah ini, pengelolaan Hotel Atlet dapat memberikan keuntungan jangka panjang yang signifikan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, khususnya pemerintah daerah.