DPRD Samarinda Tolak Pajak Kantin Sekolah: Jangan Bebani Warga

Keterangan Foto:Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar.

Publiknews.co Samarinda – Wacana penerapan pajak bagi kantin sekolah yang mulai dibahas di Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk di Samarinda.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa kebijakan semacam ini tidak sepatutnya diterapkan di Samarinda jika hanya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Anhar, masih banyak sumber PAD lain yang bisa dioptimalkan tanpa membebani pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah.

Ia menilai, pemungutan pajak pada kantin sekolah dapat berdampak negatif bagi para pedagang, sekaligus menciptakan tekanan ekonomi bagi siswa dan keluarga mereka.

“Di sekolah ada siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah beban bagi mereka yang kurang mampu,” ujar Anhar, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Selasa (18/2/2025).

Lebih lanjut, ia menyoroti beban pajak yang sudah cukup tinggi bagi masyarakat, baik melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemerintah pusat maupun berbagai pajak daerah lainnya.

Dengan kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan, ia khawatir pajak kantin sekolah hanya akan menambah beban bagi masyarakat kecil.

“Jika pajak ini diterapkan, dampaknya bukan hanya pada pemilik kantin, tapi juga siswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah. Mereka bisa kesulitan mendapatkan makanan dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Anhar juga meyakini bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih memiliki peluang lain untuk meningkatkan PAD tanpa harus menarik pajak dari kantin sekolah.

Ia menyarankan agar Pemkot lebih fokus pada pengelolaan sektor lain yang lebih potensial, seperti kawasan Teras Samarinda, Taman Samarendah, serta sistem perparkiran di tepi jalan yang sering mengalami kebocoran pendapatan.

“Saya yakin Wali Kota kita, Andi Harun, adalah pemimpin yang memiliki banyak strategi dalam meningkatkan PAD. Masih ada cara lain yang lebih efektif dibandingkan memungut pajak dari kantin sekolah,” pungkasnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, Anhar berharap Pemkot Samarinda dapat lebih selektif dalam menentukan kebijakan pajak, terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan, agar tidak menambah beban bagi masyarakat kecil.

Penulis Ainun Editor Redaksi PN