Andriansyah Sebut Penataan Parkir di Teras Samarinda Butuh Sistem Terintegrasi

Publiknews.co Samarinda – Fenomena parkir liar yang semakin marak di kawasan Teras Samarinda mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda.

Anggota Komisi III DPRD, Andriansyah, mendorong adanya sistem pengelolaan parkir yang lebih terstruktur serta melibatkan warga sekitar agar menciptakan ketertiban dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meskipun telah tersedia lahan parkir resmi di kawasan tersebut, praktik parkir liar tetap berlangsung tanpa kendali.

Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda telah melakukan berbagai upaya penertiban di kawasan Teras Samarinda.

Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya berhasil mengurangi jumlah kendaraan yang diparkir sembarangan.

Keberadaan lahan parkir resmi tidak serta-merta menghilangkan praktik parkir liar, yang justru membuka peluang bagi juru parkir ilegal untuk beroperasi.

Menanggapi persoalan ini, Andriansyah menekankan pentingnya membangun sistem parkir yang lebih terpadu dan sistematis.

“Kami di DPRD siap mendukung pemerintah dalam merancang sistem parkir yang lebih baik. Tidak hanya sebatas parkir, tetapi juga bagaimana mengelola sistem lalu lintas secara keseluruhan di Samarinda,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan parkir liar bukan sekadar akibat keterbatasan lahan, melainkan juga lemahnya penerapan regulasi.

Dengan sistem yang lebih jelas dan terorganisir, pengelolaan parkir dapat berjalan lebih tertib tanpa merugikan masyarakat.

Selain regulasi yang lebih ketat, Andriansyah juga mengusulkan agar pengelolaan parkir melibatkan warga setempat yang membutuhkan pekerjaan.

“Mengapa tidak memberdayakan warga sekitar yang sedang menganggur untuk mengelola parkiran? Sebagian hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pemasukan kas RT, sementara sisanya digunakan sebagai penghasilan mereka. Dengan demikian, parkir akan lebih tertata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.

Ia juga menyoroti peran DPRD dalam berbagai aspek tata kota, termasuk pengelolaan sampah, kemacetan, dan lalu lintas.

Dengan regulasi yang lebih jelas, diharapkan praktik parkir liar di Samarinda dapat lebih dikendalikan.

Ke depan, Andriansyah berharap DPRD dan pemerintah dapat bekerja sama dalam menciptakan sistem pengelolaan parkir yang lebih baik.

“Hubungan antara DPRD dan pemerintah harus bersifat kolaboratif. Jika tujuannya adalah membangun kota, maka mari kita bekerja bersama-sama,” katanya.

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga harus turut serta dalam mencari solusi konkret.

“Lebih baik kita bersama-sama mencari solusi. Bukan sekadar saling menyalahkan, tetapi benar-benar bekerja demi kepentingan masyarakat,” pungkas politisi Partai Demokrat tersebut.

Penulis Ainun Editor Redaksi PN