DPRD Samarinda Dukung Program Kesehatan dan Gizi Nasional, Tekankan Transparansi Anggaran

Publiknews.co Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan program nasional berupa Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pemberian Makanan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kendati demikian, DPRD menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada transparansi pengelolaan anggaran serta pelaksanaan evaluasi secara berkala.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) dirancang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan skrining kesehatan tanpa biaya.

Inisiatif ini diyakini dapat mengurangi beban pengobatan masyarakat dengan mendeteksi penyakit sejak dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan membutuhkan penanganan mahal.

Sementara itu, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang telah mulai dijalankan di sejumlah sekolah di Samarinda, bertujuan mendukung tumbuh kembang anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi secara rutin.

Kedua program ini dijalankan secara terintegrasi agar memberikan dampak yang lebih maksimal terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut.

Ia menyebut bahwa program CKG sejalan dengan pendekatan preventif dalam sektor kesehatan.

“Langkah ini sejalan dengan prinsip bahwa pencegahan jauh lebih efisien daripada penanganan di tahap akhir. Jangan sampai masyarakat baru mendapatkan penanganan ketika kondisinya sudah parah,” ujar Ismail.

Ia juga menyinggung beban keuangan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan, di mana mayoritas anggaran terserap untuk menangani penyakit tidak menular. Menurutnya, program ini dapat berkontribusi menekan pengeluaran tersebut melalui langkah-langkah preventif yang lebih sistematis.

Di sisi lain, Ismail juga menyoroti penugasan Sarjana Penggerak Pembangunan Inklusif (SPPI) sebagai koordinator dapur sehat dalam implementasi MBG.

Ia menilai kebijakan tersebut sah-sah saja selama keberadaan mereka benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Efisiensi bukan berarti sekadar memangkas anggaran, melainkan memindahkan alokasi dari sektor yang kurang prioritas ke sektor yang memberikan manfaat lebih nyata bagi publik,” tegasnya.

Meskipun mendukung program tersebut, Ismail mengingatkan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan program ini tidak melenceng dari tujuan awalnya.

Ia menekankan bahwa evaluasi berkala harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan program.

“Perlu ada sistem evaluasi rutin yang objektif agar pelaksanaan tetap berada di jalur yang benar dan memberikan dampak nyata,” katanya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat secara aktif agar hasil program benar-benar optimal.

“Proses pelaksanaan harus bersifat dinamis, sambil terus kita evaluasi dan lakukan penyempurnaan di berbagai aspek agar program ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan efektif,” tutup Ismail.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN