Disdukcapil Kukar Dorong Penerapan IKD Bertahap

Foto : Kepala Disdukcapil Kukar Muhammad Iryanto

PublikNews.Co, Kukar – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mendorong transformasi digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) menghadapi tantangan serius terkait infrastruktur jaringan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar yang menginisiasi program ini, mengakui bahwa pemerataan akses internet masih menjadi hambatan utama.

Kepala Disdukcapil Kukar, Muhammad Iryanto, menjelaskan bahwa penerapan IKD bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan langkah awal menuju modernisasi layanan publik secara menyeluruh. Identitas digital ini memungkinkan masyarakat mengakses data kependudukan secara elektronik melalui QR code pada perangkat seluler.

“Digitalisasi ini bagian dari transformasi layanan publik. IKD akan mengubah cara kita mengakses layanan, mulai dari urusan administrasi hingga pelayanan lintas sektor seperti kesehatan dan perbankan,” ungkap Iryanto saat ditemui di ruang kerjanya, pada Rabu (16/4/2025).

Namun, di tengah semangat transformasi tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa adanya ketimpangan digital yang masih signifikan. Bahkan, Iryanto menyebut sinyal internet di kantor Disdukcapil sendiri kerap tidak stabil, menandakan bahwa infrastruktur digital masih perlu banyak pembenahan.

“Kalau di pusat saja sinyal masih naik-turun, maka wajar jika penerapan di wilayah kecamatan atau desa belum bisa optimal,” ujarnya.

Kondisi ini mendorong Disdukcapil untuk mengadopsi strategi bertahap, dengan fokus awal pada wilayah yang sudah memiliki jaringan memadai. Implementasi IKD pun dipastikan tidak akan diberlakukan seragam sebelum seluruh wilayah memiliki kesiapan infrastruktur.

“Digitalisasi itu harus inklusif. Jangan sampai karena akses terbatas, malah membuat masyarakat kesulitan. Kita akan jalan sesuai kesiapan wilayah,” tegas Iryanto.

Ia menambahkan, transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan ekosistem—mulai dari jaringan internet, perangkat pendukung, hingga literasi digital masyarakat.

Meski tantangan masih besar, Iryanto tetap yakin bahwa langkah ini adalah bagian penting dari masa depan pelayanan publik di Kukar. Dengan kolaborasi lintas sektor dan peningkatan infrastruktur, ia percaya transformasi digital akan berjalan secara berkelanjutan.

“Ini bukan soal menggantikan KTP fisik semata, tapi menciptakan sistem yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi. Digitalisasi akan menjadi standar baru pelayanan publik,” pungkasnya. (Adv)