Taman Tanjong Dibuka untuk Umum, DLHK Kukar Matangkan Skema Pengelolaan Terpadu

Foto: Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo.

PublikNews.Co, Kukar – Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tanjong kini telah resmi dibuka untuk masyarakat umum meskipun proses pembangunannya masih dalam tahap penyempurnaan.

Taman ini mulai dimanfaatkan warga sebagai ruang publik dan tempat rekreasi di jantung Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Menanggapi pembukaan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar mulai menyusun pola pengelolaan terpadu. Tujuannya adalah agar kawasan ini dapat dikelola secara optimal sesuai fungsi utamanya sebagai ruang hijau publik.

Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menjelaskan bahwa proyek pembangunan fisik taman memang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Namun karena status taman sebagai ruang terbuka hijau, pengelolaannya kini resmi berada di bawah tanggung jawab DLHK.

“Pembangunan fisiknya dari PU, tapi karena fungsinya RTH, maka asetnya kini diserahkan ke kami untuk dikelola,” ujar Slamet saat dikonfirmasi pada Selasa (15/4/2025).

DLHK sendiri menyatakan kesiapan dalam mengelola taman tersebut. Namun Slamet menegaskan bahwa pengelolaan Taman Tanjong tidak dapat dilakukan secara sepihak karena terdapat banyak aspek yang berada di bawah kewenangan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia merinci bahwa aspek parkir akan dikelola oleh Dinas Perhubungan, sektor UMKM akan berada di bawah tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM, sedangkan pengamanan akan melibatkan koordinasi dengan Satpol PP. DLHK sendiri akan tetap bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelestarian taman.

“Kami ingin semua fungsi berjalan sinergis. Karena itu kami inisiasi koordinasi lintas OPD untuk memastikan taman ini benar-benar jadi ruang publik yang nyaman dan teratur,” jelasnya.

DLHK juga berencana melakukan evaluasi rutin selama masa transisi pengelolaan. Evaluasi ini bertujuan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing instansi yang terlibat dalam pengelolaan kawasan taman.

“Evaluasi berkala akan menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pengelolaan. Harapannya, semua pihak punya arah dan tugas yang jelas,” pungkas Slamet. (Adv)