Pemkab Kukar Dorong Pengangkatan 8.700 THL Jadi PPPK, Sesuaikan dengan Kemampuan Daerah

Foto : Sekda Kukar, Sunggono.

PublikNews.Co, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah mengupayakan pengangkatan ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional terkait penghapusan tenaga honorer.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa pengajuan formasi PPPK sebanyak 8.700 orang telah diajukan ke pemerintah pusat. Proses ini, kata dia, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil perangkat daerah serta kemampuan keuangan daerah.

“Kami menyesuaikan usulan ini dengan arah kebijakan Bupati Kukar, Edi Damansyah, yang berkomitmen agar seluruh THL yang memenuhi syarat bisa diakomodasi menjadi PPPK,” ujar Sunggono, Kamis (17/4/2025).

Proses rekrutmen PPPK di Kukar dilakukan secara bertahap. Pada 2024 lalu, sebanyak 3.870 orang telah lulus seleksi dan mendapatkan formasi. Kemudian disusul oleh 2.200 calon PPPK yang telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kini menunggu penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Tahap kedua rekrutmen masih berjalan, dengan sekitar 1.000 formasi yang tengah diproses. Sementara itu, total PPPK yang telah bekerja di Kukar mencapai 3.045 orang. Seluruh formasi ini dibiayai sepenuhnya oleh Pemkab Kukar.

“Keberadaan PPPK sangat penting untuk mendukung pelayanan publik di Kukar. Karena itu, kami terus mengevaluasi kinerjanya setiap tahun,” lanjutnya.

Setiap PPPK diwajibkan menandatangani perjanjian kerja sebelum pelantikan, dengan masa kontrak minimal satu tahun dan maksimal lima tahun. Evaluasi kinerja dilakukan melalui aplikasi e-KIN, yang juga digunakan untuk menilai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemkab Kukar menegaskan bahwa peningkatan status THL menjadi PPPK merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan sekaligus memberi kepastian status kepegawaian bagi ribuan tenaga honorer.

“Jika sudah mencapai kontrak lima tahun, maka akan dievaluasi lagi apakah akan diperpanjang atau tidak, tergantung kebutuhan daerah dan peningkatan kompetensi selama bekerja,” tandasnya. (Adv)