Publiknews.co Samarinda – Insiden penembakan yang terjadi di depan salah satu tempat hiburan malam di Samarinda memunculkan kekhawatiran baru mengenai lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Saputra, mendorong pemerintah serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan evaluasi terhadap regulasi perizinan senjata api.
Ia menilai bahwa sistem perizinan yang terlalu longgar dapat mengancam stabilitas keamanan kota.
“Peristiwa ini menciptakan suasana mencekam di Samarinda dan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat,” ujar Samri.
Ia menyoroti betapa mudahnya masyarakat sipil memperoleh izin kepemilikan senjata. Menurutnya, izin semestinya hanya diberikan kepada individu yang memang memiliki profesi dengan tingkat risiko tinggi, seperti pejabat atau pengusaha.
“Pemberian izin kepemilikan senjata api harus melalui pertimbangan yang sangat ketat. Ini bukan sesuatu yang dapat diberikan secara sembarangan, karena potensi penyalahgunaannya sangat besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Samri menekankan bahwa uji psikologis perlu menjadi syarat utama dalam proses perizinan. Ia mengingatkan bahwa bahkan di lingkungan aparat penegak hukum, penggunaan senjata tidak diberikan secara bebas.
“Jika aparat saja memiliki persyaratan tertentu untuk memegang senjata, maka masyarakat sipil seharusnya tidak diperlakukan lebih longgar. Sudah saatnya aturan ini diperketat,” tandasnya.
Penulis Nisnun Editor Redaksi PN







Users Today : 221
Total Users : 486118
Views Today : 542
Total views : 1574056
Who's Online : 1