Jelang Penerapan KRIS, DPRD Samarinda Soroti Kesiapan Rumah Sakit

Publiknews.co Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti keterbatasan daya tampung rumah sakit di Kota Samarinda yang dinilainya menjadi persoalan krusial meskipun jumlah fasilitas kesehatan dianggap telah memadai.

Menurutnya, kondisi rumah sakit di Samarinda sering kali kewalahan melayani pasien, terutama akibat tingginya jumlah pasien rujukan dari daerah tetangga seperti Kutai Kartanegara dan Bontang.

“Dari laporan yang saya terima dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, salah satu penyebab utama penuhnya rumah sakit di kota ini adalah tingginya volume pasien dari luar daerah,” ujarnya.

Puji menilai, jika merujuk pada jumlah rumah sakit yang tersedia, baik milik pemerintah maupun swasta, seharusnya kebutuhan layanan kesehatan di Samarinda bisa terpenuhi.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

“Secara jumlah, rumah sakit kita sudah cukup. Namun banyaknya pasien dari Kukar dan Bontang yang datang berobat ke Samarinda menyebabkan kapasitas layanan menjadi tidak mencukupi,” imbuhnya.

Persoalan ini dinilainya menjadi tantangan tersendiri, terutama menjelang penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan diberlakukan mulai bulan Juni mendatang.

Dalam sistem tersebut, hanya rumah sakit yang telah memenuhi standar KRIS yang diperbolehkan memberikan layanan kepada peserta BPJS Kesehatan.

“Jika hanya sekitar 60 persen rumah sakit yang mampu memenuhi ketentuan KRIS, maka sisanya tidak akan bisa melayani pasien BPJS. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi daerah,” jelasnya.

Sebagai kader Partai Demokrat, Puji juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap operasional rumah sakit.

Ia mendorong Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk lebih tegas dalam mengevaluasi kesiapan fasilitas kesehatan, termasuk dalam aspek Sumber Daya Manusia seperti ketersediaan dokter spesialis dan kelengkapan alat medis.

Lebih lanjut, ia turut menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan malapraktik yang terjadi di salah satu rumah sakit swasta.

Menurutnya, kasus semacam ini harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh.

“Harapan kita adalah agar mutu pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Samarinda benar-benar sesuai dengan standar yang diharapkan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN