DPRD Kaltim Dorong Pemerintah Perluas Akses Kesehatan dan Berikan Beasiswa Profesi untuk Atasi Krisis Nakes

Publiknews.co Samarinda – Krisis kekurangan tenaga kesehatan (nakes) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi persoalan yang mendesak untuk segera ditangani.

Berdasarkan data terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi, sebanyak 48 dari total 188 puskesmas yang tersebar di Kaltim mengalami kekurangan tenaga medis lintas profesi, termasuk dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, hingga tenaga farmasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa kebutuhan ideal tenaga dokter di wilayah ini mencapai sekitar 4.000 orang.

Namun, realisasi jumlah tenaga dokter yang tersedia baru mencapai sekitar separuh dari total kebutuhan tersebut.

Ia juga menyoroti distribusi yang tidak merata, di mana sebagian besar tenaga medis terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

“Masih banyak daerah di Kaltim, khususnya yang terpencil, belum memiliki akses memadai terhadap layanan kesehatan karena keterbatasan tenaga medis,” kata Andi Satya.

Sebagai solusi jangka pendek, ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kaltim membangun kemitraan strategis dengan perguruan tinggi kesehatan di luar daerah untuk mempercepat penempatan tenaga kesehatan ke wilayah-wilayah yang kekurangan.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang melalui pemberian beasiswa pendidikan profesi bagi pelajar daerah.

“Pemerintah perlu menyediakan beasiswa penuh bagi calon tenaga kesehatan asal Kaltim, dengan syarat mereka bersedia kembali dan mengabdi di daerah asal, khususnya kawasan 3T: tertinggal, terdepan, dan terluar,” jelasnya.

Andi juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk penerapan teknologi layanan kesehatan jarak jauh (Telemedicine).

Ia mengapresiasi inisiatif pemerintah pusat yang telah mengembangkan layanan ini, namun mengingatkan bahwa implementasi di daerah memerlukan dukungan infrastruktur digital dan perangkat medis yang memadai.

“Teknologi kesehatan bisa menjadi solusi inovatif, tetapi tanpa jaringan internet yang andal dan peralatan medis yang layak, layanan tersebut tidak akan berjalan dengan optimal. Pemerintah daerah harus memastikan semua fasilitas siap,” ujarnya.

Ia juga membandingkan kondisi layanan kesehatan di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan yang relatif baik, dengan wilayah-wilayah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang masih menghadapi keterbatasan akses karena medan geografis dan infrastruktur transportasi yang terbatas.

“Di beberapa wilayah, masyarakat masih harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapat layanan kesehatan dasar. Situasi seperti ini tidak boleh terus dibiarkan,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Andi menegaskan bahwa program-program strategis di bidang kesehatan, mulai dari pemerataan distribusi tenaga medis, pemanfaatan teknologi informasi, hingga pemberian beasiswa profesi kesehatan, harus menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Kalimantan Timur.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN