Drainase Samarinda Dinilai Gagal Fungsi, Legislator Soroti Perencanaan yang Tidak Tepat Sasaran

Publiknews.co Samarinda – Sistem drainase di Kota Samarinda kembali menuai kritik lantaran dinilai tidak mampu merespons tantangan banjir yang terus berulang.

Sorotan datang dari anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, yang menilai bahwa akar persoalan banjir bukan hanya karena curah hujan tinggi, melainkan karena lemahnya desain dan perencanaan teknis saluran air.

Menurut Giaz, selama ini pembangunan drainase di Samarinda terlalu fokus pada pelaksanaan fisik tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan.

Ia menyebutkan bahwa dimensi dan kapasitas drainase kerap kali tidak sesuai dengan kondisi topografi maupun volume air yang harus dikelola di setiap wilayah.

“Yang sering terjadi adalah saluran dibangun seadanya, tanpa melalui kajian teknis yang menyeluruh maupun keterlibatan warga dalam proses perencanaan,” katanya.

Kritik tajam juga diarahkan pada kawasan yang berada di sekitar flyover, yang menurutnya masih mengalami genangan meski telah berdekatan dengan fasilitas pengendali banjir seperti polder Air Hitam.

Kondisi ini ia anggap sebagai bukti bahwa sistem drainase yang dibangun tidak efektif.

“Kalau daerah yang dekat polder saja masih tergenang, itu artinya ada yang keliru dalam desain dan kapasitas saluran airnya,” ujarnya.

Giaz menekankan pentingnya menetapkan standar minimal dalam pembangunan drainase perkotaan.

Ia mengusulkan agar lebar saluran air setidaknya dua meter, agar mampu mengalirkan air secara optimal dan tidak menimbulkan titik genangan baru.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa proyek-proyek yang melibatkan pemotongan jalan, seperti pemasangan box culvert, harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif pada infrastruktur lain maupun aktivitas warga.

“Drainase yang dibangun asal-asalan justru berisiko menjadi beban baru. Daripada membuang anggaran untuk proyek yang hasilnya tidak maksimal, lebih baik sejak awal dirancang secara cermat dan sesuai kebutuhan,” tegas politisi dari Partai NasDem tersebut.

Giaz pun mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik proyek, melainkan memperkuat proses perencanaan yang berbasis data dan partisipasi warga agar solusi penanganan banjir benar-benar tepat guna dan berkelanjutan.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN