DPRD Kaltim Soroti Minimnya Anggaran UPTD, Desak Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Jalan dan Drainase

Publiknews.com Samarinda — Minimnya dukungan anggaran terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas PUPR-PERA Kalimantan Timur mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.

Menurutnya, anggaran yang terbatas sangat menghambat efektivitas UPTD dalam merespons berbagai kerusakan infrastruktur maupun situasi darurat di lapangan.

Reza menilai, peran UPTD sangat krusial sebagai garda terdepan ketika terjadi bencana alam seperti longsor atau kerusakan jalan.

Namun dengan keterbatasan anggaran, kinerja mereka menjadi kurang optimal.

“Ketika terjadi kerusakan infrastruktur, unit teknis dari UPTD adalah yang pertama hadir di lapangan. Sayangnya, dengan alokasi anggaran yang minim, respons cepat menjadi sulit diwujudkan,”ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kecepatan penanganan kerusakan sangat bergantung pada ketersediaan logistik dan biaya operasional.

Tanpa dukungan anggaran yang cukup, risiko keterlambatan penanganan akan meningkat dan memperparah dampak kerusakan.

Karena itu, Komisi III DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi agar meningkatkan alokasi anggaran untuk UPTD pada tahun anggaran berikutnya.

“Peningkatan anggaran bagi UPTD adalah kebutuhan mendesak agar pelayanan dapat berjalan lebih responsif dan menjangkau langsung permasalahan di lapangan,”tambah Reza

Di sisi lain, Reza juga mengangkat isu kerusakan jalan provinsi yang semakin parah akibat sistem drainase yang tidak memadai.

Ia mencontohkan beberapa titik rawan di Kota Samarinda, seperti Jalan HM Ardans di kawasan Sempaja dan Jalan Nusyirwan Ismail di Air Putih, yang sering mengalami genangan dan kerusakan.

“Tanpa sistem drainase yang layak, air hujan tidak bisa mengalir dengan baik dan justru merusak struktur jalan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka perbaikannya hanya akan bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah,”tegasnya.

Reza berharap pembangunan infrastruktur ke depan dapat lebih mengedepankan keberlanjutan dan kualitas jangka panjang.

Ia menekankan bahwa aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur di Kaltim.

Di tengah peran Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN), masyarakat berharap pemerintah daerah dan DPRD segera menghadirkan solusi konkret.

Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat vital dalam mendukung konektivitas wilayah, kelancaran aktivitas ekonomi, serta keselamatan masyarakat pengguna jalan.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN