Kukar Genjot Kualitas Pengawasan Program Lewat SPIP Terintegrasi

Foto: Sambutan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani.

PUBLIKNEWS.CO, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.

Salah satunya dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan teknis pengisian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pendampingan ini merupakan hasil kerja sama Pemkab Kukar dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Timur dan berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Mei 2025, di Dispora Kukar, Tenggarong Seberang.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menyampaikan bahwa SPIP bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan sistem penting untuk mengantisipasi potensi risiko dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

“SPIP ini jadi semacam peta risiko. Kalau semua bisa mengenalinya sejak awal, pelaksanaan program bisa lebih tertib dan akuntabel,” ujarnya, Kamis (29/5/2025).

Dalam pelatihan ini, sebanyak 56 OPD dijadwalkan mengikuti kegiatan secara bergiliran. Setiap OPD mengirimkan tiga hingga lima perwakilan untuk bersama-sama memahami pengisian 21 kertas kerja yang menjadi dasar penilaian SPIP.

Pelaksanaan dibagi dalam tiga gelombang. Hari pertama diikuti OPD di bawah koordinasi Asisten II, kemudian dilanjutkan OPD lain pada hari kedua dan ketiga.

Ahyani berharap setiap perangkat daerah tidak lagi hanya bergantung pada satu orang dalam menyusun SPIP. Dengan membentuk tim internal, proses pengisian bisa dilakukan lebih efektif dan kolaboratif.

“Kita ingin semua OPD menguasai proses ini, agar hasil akhirnya juga lebih maksimal,” jelasnya.

Target tahun ini adalah mendorong seluruh OPD mencapai nilai SPIP minimal tiga. Nilai tersebut menjadi penanda kesiapan daerah dalam mengelola risiko dan menjalankan pengawasan internal secara optimal.

Menurut Ahyani, SPIP menjadi landasan penting bagi daerah dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai rencana dan sasaran.

“Kalau kita bisa jalankan ini dengan baik, maka risiko bisa dikendalikan dan manfaat program bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya. (Adv/red(