Agusriansyah Soroti Polemik Pemekaran Wilayah: Jangan Biarkan Aspirasi Bergeser Jadi Konflik Sosial

Publiknews.co Samarinda – Wacana pemekaran wilayah di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah memicu ketegangan administratif di sejumlah daerah.

Menanggapi isu tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa penyelesaian setiap bentuk perselisihan antarwilayah harus tetap berada dalam koridor hukum.

Menurut Agusriansyah, perkembangan infrastruktur yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir seharusnya menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola wilayah, bukan malah melahirkan polemik baru.

Ia menyoroti munculnya praktik pembentukan satuan administratif baru, seperti RT dan RW, di kawasan yang belum memiliki kejelasan yuridis. Fenomena ini dinilainya berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tingkat akar rumput.

“Kemajuan fisik tidak boleh mengaburkan pentingnya kejelasan hukum. Ketika pemekaran atau perluasan wilayah dilakukan tanpa dasar yang kuat, itu rawan menimbulkan kegaduhan antar-masyarakat,” ungkapnya.

Ia mendorong semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perluasan wilayah untuk menempuh jalur yang sesuai, seperti pengajuan legalitas melalui Kementerian Dalam Negeri atau mekanisme pengujian regulasi yang berlaku.

Dalam pandangannya, perbedaan aspirasi tidak semestinya berubah menjadi serangan verbal maupun personal terhadap pejabat atau wilayah lain.

“Kalau memang merasa dirugikan oleh batas wilayah atau kebijakan administrasi, tempuh saja langkah konstitusional. Jangan biarkan aspirasi berkembang jadi konflik horizontal yang justru menghambat pembangunan,” tegas Agusriansyah.

Politisi asal Kutai Timur ini juga menekankan bahwa keberadaan dasar hukum yang kuat adalah kunci utama dalam menyikapi wacana pemekaran agar tidak menciptakan ketimpangan baru.

Ia mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk menahan diri serta mengedepankan dialog yang konstruktif.

“Kita semua ingin daerah berkembang, tapi prosesnya harus tertib dan adil. Jangan sampai niat memperkuat wilayah justru melemahkan harmoni sosial,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN