Perusda Kaltim Dinilai Belum Maksimal Kelola Sumber Daya Alam, DPRD Dorong Reformasi Tata Kelola

Publiknews.co Samarinda – Keberadaan perusahaan daerah (Perusda) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Legislator Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai peran strategis Perusda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya berjalan optimal.

Potensi besar sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Kaltim, menurutnya, belum dikapitalisasi secara maksimal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Firnadi menekankan bahwa Perusda seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengelola kekayaan daerah secara profesional.

Mulai dari sektor tambang, perkebunan, kelautan, hingga pertanian, semua menawarkan peluang besar yang belum sepenuhnya digarap secara serius oleh badan usaha milik daerah.

“Perusda bukan sekadar pelengkap birokrasi. Mereka dibentuk untuk berbisnis dan mencetak profit bagi daerah. Tapi yang terjadi, banyak dari mereka justru terbebani oleh masalah internal dan belum mampu bersaing secara sehat,” ujarnya.

Ia menyebut ada tiga tantangan utama yang terus menghambat kemajuan Perusda.

Pertama, kerangka regulasi yang belum ideal, termasuk kebutuhan untuk mengubah status kelembagaan menjadi Perseroan Terbatas Daerah (PTD) agar lebih fleksibel dalam operasional dan pendanaan.

Kedua, proses perizinan yang lamban, yang menghambat kelincahan Perusda dalam mengeksekusi proyek.

Ketiga, kualitas sumber daya manusia, terutama di level manajerial yang dinilai belum sepenuhnya memiliki kompetensi bisnis modern.

“Tanpa tata kelola yang baik dan kepemimpinan yang kapabel, potensi SDA sebesar apapun tidak akan berarti. Ini harus dibenahi dari hulu ke hilir,” tegas politisi tersebut.

Firnadi mendorong pemerintah provinsi untuk menata ulang strategi pengelolaan Perusda, mulai dari penyusunan regulasi pendukung hingga sistem rekrutmen pimpinan yang lebih transparan dan berbasis kompetensi.

Ia juga menekankan pentingnya mempercepat proses transformasi kelembagaan agar Perusda bisa bersaing di pasar terbuka.

“Sudah saatnya Perusda dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Jangan sampai jadi beban, tapi harus jadi motor penggerak perekonomian daerah,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN