BK DPRD Kaltim Perketat Pengawasan Kehadiran Anggota, Sanksi Tegas hingga Potensi PAW

Publiknews.co Samarinda – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memperketat pengawasan terhadap tingkat kehadiran anggota dewan, khususnya dalam forum-forum penting seperti rapat paripurna yang memegang peran strategis dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah.

Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa absensi tanpa keterangan yang sah bukan hanya menunjukkan pelanggaran etika, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Apabila seorang anggota dewan tidak hadir sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, maka fraksinya akan kami beri peringatan secara lisan. Jika ketidakhadiran berlanjut hingga enam kali, maka akan diterbitkan surat teguran tertulis,”ujar Subandi, Selasa (10/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa surat teguran tertulis tersebut tidak berhenti pada tingkat internal BK, tetapi juga akan disampaikan kepada unsur pimpinan dewan dan fraksi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi.

“Jika setelah teguran formal tidak ada perbaikan, kami akan mempertimbangkan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW). Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga wibawa institusi serta memastikan fungsi representasi berjalan secara maksimal,”jelasnya lebih lanjut.

Subandi menambahkan bahwa rapat paripurna bukanlah sekadar forum seremonial, melainkan ruang deliberasi penting untuk menyusun kebijakan publik, termasuk pengesahan anggaran dan pembentukan peraturan daerah.

Oleh karena itu, kehadiran setiap legislator memegang peranan krusial.

“Kami mencatat dan mengawasi pola kehadiran setiap anggota. Saat ini memang belum ada yang mencapai enam kali absen berturut-turut, tetapi kami telah memberikan peringatan awal kepada beberapa anggota yang mulai menunjukkan pola ketidakhadiran,”ungkapnya.

Ia juga menyambut baik meningkatnya kesadaran publik dalam mengamati kinerja para wakil rakyat, termasuk soal kehadiran dalam agenda-agenda resmi.

BK DPRD Kaltim membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.

“Laporan dari masyarakat sangat kami apresiasi. Jika ada warga yang mengetahui adanya anggota dewan yang sering absen tanpa alasan jelas, silakan dilaporkan. Kami akan memproses setiap aduan sesuai prosedur yang berlaku,”imbuh politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

BK DPRD Kaltim berharap melalui pengawasan yang tegas dan partisipasi publik yang aktif, integritas lembaga legislatif dapat terus ditingkatkan, sekaligus membangun budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab di lingkungan parlemen daerah.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN