Pemkot Samarinda dan DPRD Matangkan Rencana Pembangunan Pintu Air dan Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir

Publiknews.co Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD terus menunjukkan keseriusan dalam mengatasi persoalan banjir dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Saat ini, tengah dibahas secara intensif strategi permanen berupa pembangunan pintu air serta program normalisasi sungai.

Fokus penanganan diarahkan pada dua sungai besar di kota ini, yakni Sungai Mahakam dan Karang Mumus.

Kedua aliran air tersebut kerap meluap saat musim penghujan tiba, sehingga memerlukan solusi yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar pengerukan atau langkah tanggap darurat.

Dalam sebuah rapat dengar pendapat antara DPRD Samarinda dan jajaran Pemkot yang digelar beberapa waktu lalu, rencana pembangunan pintu air di Sungai Karang Mumus menjadi salah satu agenda utama yang dibahas.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Yusrul Hana, mengungkapkan bahwa proyek tersebut telah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang pemerintah kota.

“DPRD memberikan perhatian serius agar penanganan banjir tidak dilakukan secara temporer semata,”ujarnya pada Minggu (22/6/2025).

Pintu air yang dirancang nantinya akan memiliki fungsi ganda menghadang masuknya air pasang dari sungai, sekaligus tetap memungkinkan aliran air hujan mengalir keluar dari kawasan kota.

Teknologi yang akan diterapkan disebut-sebut mengadopsi sistem yang telah terbukti efektif di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

“Inti dari konsep ini adalah menjaga keseimbangan antara mencegah air masuk dan memastikan air dari kota tetap bisa keluar dengan lancar,”tambahnya.

Estimasi biaya untuk pembangunan proyek ini diperkirakan berkisar antara Rp600 hingga Rp700 miliar.

Menyadari keterbatasan anggaran daerah, pemerintah kota telah mengajukan dukungan pembiayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Yusrul menekankan bahwa pengajuan ke pemerintah pusat adalah langkah logis dan penting.

“Karena kemampuan APBD sangat terbatas, diperlukan kolaborasi lintas sektor dan pendanaan yang melibatkan berbagai level pemerintahan,”tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa normalisasi sungai tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi besar penanganan banjir.

Proses ini penting untuk mengatasi sedimentasi dan penyempitan sungai yang selama ini memperburuk genangan di kawasan permukiman.

“DPRD berharap pembangunan ini dikawal secara serius. Jangan sampai berhenti pada diskusi atau hanya menjadi janji dalam masa kampanye,”tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa dampak banjir bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga telah mengganggu aspek sosial dan ekonomi warga.

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta untuk memperkuat koordinasi dan komitmen bersama.

“Jika kita menginginkan hasil yang konkret, maka perencanaan teknis perlu didukung oleh sikap politik yang konsisten serta pengawasan terhadap alokasi anggaran yang tepat,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN