Firnadi Ikhsan Dukung Pemindahan Jalur Angkutan Tambang ke Sungai, Dorong Pemerintah Sajikan Rencana Implementasi yang Jelas

Publiknews.co Samarinda – Gagasan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk mengalihkan jalur angkutan hasil tambang dan kelapa sawit dari transportasi darat ke jalur sungai mendapatkan respon positif dari DPRD Kaltim.

Anggota Komisi II DPRD, Firnadi Ikhsan, menyambut baik inisiatif tersebut, namun menekankan pentingnya penyusunan konsep pelaksanaan yang terperinci dan matang.

Menurut Firnadi, pengalihan jalur logistik industri ke sungai merupakan langkah strategis untuk menjawab keluhan masyarakat mengenai kerusakan infrastruktur jalan yang disebabkan oleh kendaraan berat industri.

“Jalan yang dibangun dengan dana masyarakat seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan malah mengalami kerusakan akibat beban industri berat. Oleh sebab itu, gagasan ini sesuai dengan aspirasi warga selama ini,”ujarnya, Kamis (3/7/2025).

Firnadi menuturkan bahwa sebelumnya pemerintah telah menerapkan beberapa upaya pengendalian seperti pembatasan tonase dan penetapan jalur khusus, namun belum membuahkan hasil yang optimal.

“Kami sudah mencoba membatasi tonase, tetapi belum efektif. Regulasi jalur khusus juga sudah ada, tapi pelaksanaannya belum maksimal. Oleh karena itu, jika jalur sungai menjadi alternatif, hal tersebut layak didukung dengan persiapan yang matang,”jelasnya.

Meski memberikan dukungan, Firnadi juga mengingatkan bahwa pemindahan angkutan ke jalur sungai tidak terlepas dari berbagai tantangan.

Ia menggarisbawahi perlunya kajian menyeluruh guna mengantisipasi dampak sosial dan potensi konflik di sepanjang daerah bantaran sungai yang akan dilewati.

“Perencanaan harus komprehensif agar kebijakan ini tidak menemui kegagalan. Dinamika di wilayah sungai, kondisi masyarakat bantaran, manajemen lalu lintas air, dan kesiapan sarana pelabuhan harus menjadi perhatian serius,”katanya.

Firnadi menilai hingga saat ini belum terdapat paparan teknis resmi dari Pemerintah Provinsi maupun respons dari pelaku industri tambang terkait rencana ini.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat dilibatkan sejak tahap awal agar rencana tersebut tidak hanya berhenti sebagai wacana semata.

“Kami menantikan rencana nyata dari pemerintah. Apakah para pengusaha tambang sudah siap? Jangan sampai ide ini hanya menjadi pembicaraan tanpa tindakan konkret,”jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus benar-benar berpihak pada masyarakat dan menjaga keberlanjutan infrastruktur publik.

Menurut Firnadi, solusi permanen atas kerusakan jalan hanya dapat tercapai apabila semua pihak terkait bersinergi dan memiliki komitmen yang kuat.

“Ini saatnya kita duduk bersama — legislatif, eksekutif, dan pelaku industri — untuk mengambil langkah nyata, bukan hanya sebatas retorika,”tutupnya.

(ADV)

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN