Publiknews.co Samarinda – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menyampaikan bahwa proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 untuk wilayah Kaltim masih dalam tahap pembahasan.
Menurut Hamas, dokumen tersebut belum rampung sepenuhnya, namun pihaknya menargetkan penyelesaiannya akan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
“Saat ini LKPJ masih dibahas dan belum selesai. Kami perkirakan akhir bulan ini sudah ada perkembangan signifikan,” ujar Hamas saat dikonfirmasi pada Jumat (4/7).
Ia menambahkan bahwa target penyelesaian LKPJ tersebut diharapkan dapat bertepatan dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) yang direncanakan berlangsung pada pekan kedua bulan Juli.
“Penetapan final kemungkinan akan dilakukan pada minggu kedua bulan Juli bersamaan dengan pembahasan KUPA-PPAS,” jelas Hamas.
LKPJ realisasi APBN merupakan dokumen penting yang memuat pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas penggunaan anggaran di daerah.
Keberadaan laporan ini menjadi acuan utama dalam melakukan evaluasi serta penyusunan kebijakan fiskal di tingkat daerah.
“Dokumen ini menjadi dasar penting dalam melihat efektivitas pengelolaan anggaran, sekaligus sebagai pijakan dalam menyusun arah kebijakan ke depan,” imbuhnya.
Dengan adanya tenggat waktu yang telah ditentukan, DPRD Kaltim terus mengintensifkan koordinasi dan pembahasan agar LKPJ tersebut dapat segera diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai prosedur.
Penulis Nisnun Editor Redaksi






Users Today : 971
Total Users : 416019
Views Today : 1347
Total views : 1458028
Who's Online : 7