Tingginya Anak Tidak Sekolah di Kutai Timur Cerminkan Krisis Akses dan Minimnya Basis Data Pendidikan Daerah

Publiknews.co Samarinda – Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur kembali mengemuka setelah data nasional mencatat Kutai Timur sebagai daerah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi di provinsi ini.

Temuan tersebut mengungkap potret buram pendidikan di wilayah yang selama ini dikenal kaya sumber daya alam, namun tertinggal dalam aspek pembangunan manusia.

Laporan yang dihimpun dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 10 Maret 2025 menunjukkan bahwa hampir 10 ribu anak di Kutai Timur tercatat belum pernah mengenyam bangku pendidikan formal.

Selain itu, angka putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus pun tak kalah mengkhawatirkan.

Kondisi ini disorot serius oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.

Ia menilai bahwa tingginya angka anak tidak sekolah bukan semata akibat keterbatasan fasilitas, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem perencanaan yang tidak berbasis data akurat dan aktual.

“Masalah pendidikan tidak bisa diatasi dengan pendekatan seragam. Daerah perlu memiliki data real-time yang bisa menjadi landasan untuk kebijakan yang tepat sasaran. Jika pemerintah hanya bergantung pada data nasional tanpa pembanding lokal, maka kebijakan pun akan bias,”ujarnya pada Selasa (8/7/2025).

Menurut Agusriansyah, ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan data pusat dapat menimbulkan kebijakan yang tidak menyentuh akar persoalan.

Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur membangun sistem informasi pendidikan sendiri yang mampu memetakan dinamika lokal secara spesifik, termasuk jumlah siswa aktif, penyebab putus sekolah, hingga akses terhadap layanan pendidikan.

Ia juga menilai perlu adanya kajian mendalam untuk memahami faktor penyebab tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah.

Salah satu indikasi awal, menurutnya, adalah banyaknya anak usia sekolah yang sudah bekerja, serta kemungkinan adanya penduduk non-KTP Kutai Timur yang masuk dalam basis data pusat.

“Tanpa penelitian lapangan, kita tidak tahu apakah persoalannya karena ketiadaan sekolah, jarak tempuh yang ekstrem, atau alasan ekonomi keluarga. Semua ini harus dibedah agar solusi yang ditawarkan tepat,”tegasnya.

Lebih jauh, Agusriansyah menyinggung pentingnya intervensi kebijakan yang tidak hanya menjanjikan ‘sekolah gratis’, tetapi juga menjamin kemudahan akses secara geografis dan sosial.

Menurutnya, beban biaya transportasi dan keterbatasan infrastruktur pendidikan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi penghalang utama partisipasi pendidikan anak-anak di daerah.

“Gratis itu bukan hanya soal uang sekolah, tapi bagaimana anak-anak bisa sampai ke sekolah tanpa harus berjalan berkilo-kilometer atau mengeluarkan ongkos yang mahal. Di situlah peran nyata pemerintah diuji,”tambahnya.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong agar orientasi pendidikan di daerah juga dirancang agar relevan dengan potensi lokal.

Model pendidikan kontekstual dinilai dapat meningkatkan partisipasi sekaligus membekali peserta didik dengan keterampilan yang langsung dapat diterapkan di wilayah asal mereka.

Dengan demikian, tantangan pendidikan di Kutai Timur tidak hanya soal angka, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah membangun sistem yang adil, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Penulis Nisnun Editor Redaksi