DPRD Samarinda Dorong Transparansi Kontraktor, Antisipasi Keterlambatan Proyek Teras

Publik News.co.Samarinda –Menanggapi lambatnya progres pengerjaan Tahap I proyek revitalisasi Teras Samarinda, Komisi III DPRD Kota Samarinda menetapkan pendekatan baru dalam pemilihan kontraktor.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mewajibkan pihak pelaksana proyek untuk menyampaikan paparan langsung terkait rencana kerja mereka di hadapan dewan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan memastikan kualitas pelaksanaan proyek.

Ia menyoroti bahwa Tahap I proyek sempat mengalami empat kali perpanjangan waktu kerja, yang menurutnya tidak boleh kembali terulang.

“Kami ingin memastikan kontraktor benar-benar memahami ruang lingkup pekerjaan yang akan mereka tangani. Kehadiran langsung mereka untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan, jenis material, serta rincian anggaran sangat penting dalam menilai kapabilitas teknis mereka,” ujar Deni.

Ia menambahkan, keterlibatan langsung kontraktor dalam forum terbuka juga bertujuan menghindari terjadinya praktik pengalihan pekerjaan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Ini adalah bentuk sikap profesional dari penyedia jasa. Mereka bersedia membuka rincian RAB, berdialog langsung, dan terbuka terhadap masukan. Ini menciptakan sinergi yang sehat antara DPRD sebagai lembaga pengawas dan Dinas PUPR sebagai pelaksana teknis,” jelasnya.

Selain mengevaluasi kesiapan kontraktor, Komisi III juga memberi perhatian khusus terhadap permasalahan tenaga kerja yang terjadi selama pelaksanaan tahap awal proyek.

“Permasalahan terkait hak-hak pekerja sudah kami catat dan sampaikan. Jangan sampai ada kejadian serupa yang merugikan para pekerja,” imbuhnya.

Deni menekankan bahwa mekanisme pemilihan terbuka ini seharusnya tidak hanya diterapkan pada Tahap II, namun menjadi standar tetap dalam seluruh proses pengerjaan Teras Samarinda di masa mendatang.

“Dengan pendekatan yang lebih terbuka, semua pihak akan mengetahui dengan jelas apa yang ditawarkan. Tidak ada lagi praktik tidak transparan dalam proses seleksi,” tutupnya.

penulis nisnun editor redaksi