Distribusi Logistik di Mahulu Terkendala, DPRD Kaltim Dorong Solusi Subsidi Ongkos Angkut

Publiknews.co Samarinda — Persoalan kesenjangan distribusi logistik di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) jadi peehatian DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan perlunya intervensi konkret untuk menjawab tantangan geografis yang membatasi akses warga terhadap kebutuhan pokok.

Menurut Ekti, salah satu solusi yang realistis dan dapat segera diterapkan adalah pemberian subsidi ongkos angkut logistik.

Ia menilai, kondisi wilayah Mahulu yang sangat bergantung pada jalur air, khususnya Sungai Mahakam, membuat distribusi barang sangat rentan terganggu oleh kondisi cuaca dan medan alam.

“Ketika debit air menurun atau riam muncul saat musim kemarau, distribusi barang bisa terhenti total. Riam Udang, Riam Alo, dan Riam Panjang menjadi penghalang utama. Permasalahannya bukan sekadar jarak, melainkan keterbatasan akses yang nyata,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ekti menjelaskan bahwa meskipun jalur darat mulai dibuka, hal itu belum memberikan solusi signifikan.

Beberapa ruas seperti yang menghubungkan Ujoh Bilang ke Long Apari dan Long Pahangai belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena infrastruktur dasarnya belum memadai.

“Pembukaan jalan memang sudah berjalan, tetapi kondisinya belum memungkinkan untuk mendukung distribusi barang dalam skala besar. Padahal, kebutuhan masyarakat bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda,” jelas politisi asal Mahulu tersebut.

Ekti juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahulu sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk program subsidi biaya angkut.

Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaannya agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran.

“Saya sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan di DPRD Mahulu. Mereka menyampaikan bahwa anggaran untuk subsidi ongkos angkut sudah tersedia. Kini tinggal memastikan agar implementasinya bisa berlangsung cepat dan menyasar masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak lepas tangan terhadap persoalan logistik di daerah perbatasan, karena hal tersebut menyangkut hak dasar seluruh warga negara.

“Saya telah menyampaikan langsung kepada Gubernur bahwa subsidi ongkos angkut dapat menjadi langkah cepat yang bisa diambil. Ini adalah bentuk keadilan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, terlepas dari posisi geografis mereka,” tegas Ekti.

Diharapkan, kebijakan subsidi ini dapat membantu menekan disparitas harga kebutuhan pokok antara Mahulu dan wilayah lain di Kalimantan Timur yang selama ini masih cukup tinggi.
(Nisnun/red/Adv/DPRD Kaltim)