DPRD Kaltim Desak Pemprov Tertibkan Bangunan di Lahan Milik Daerah

Publiknews.co Samarinda — Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti keberadaan sejumlah bangunan permanen yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di kawasan Jalan Angklung, Samarinda.

Lahan seluas kurang lebih 220 meter tersebut diduga dikuasai oleh pihak-pihak tertentu tanpa izin yang sah.

DPRD Kaltim mendesak Pemprov segera melakukan penertiban dan mengembalikan fungsi lahan untuk kepentingan publik.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menegaskan bahwa tanah tersebut tercatat sebagai aset resmi milik Pemprov.

Menurutnya, keberadaan bangunan permanen di atas lahan tersebut tidak dapat dibiarkan karena berpotensi menghambat pemanfaatannya bagi masyarakat.

“Tanah sepanjang 220 meter menuju simpangan itu adalah murni milik Pemprov. Pemerintah harus mengambil langkah tegas agar aset daerah tidak disalahgunakan. Dalam kapasitas saya sebagai anggota Komisi III, saya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas,” ujar Jahidin.

Lebih lanjut, Jahidin menjelaskan bahwa lahan tersebut sebelumnya sempat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

Sebuah sekolah dasar pernah direlokasi untuk memberikan ruang bagi pembangunan SMA di atas tanah milik Pemprov. Namun, ia mempertanyakan alasan tanah tersebut kini justru dikuasai oleh pihak tertentu.

“Jika lahan itu dimanfaatkan untuk infrastruktur dan pelayanan masyarakat, tentu tidak ada masalah. Tetapi kalau hanya untuk kepentingan oknum tertentu, jelas tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.

Berdasarkan hasil pendataan sementara, terdapat setidaknya 19 bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut, termasuk di antaranya beberapa kantor kelurahan.

Jahidin menekankan bahwa semua bangunan harus didata dan ditertibkan agar lahan dapat dikembalikan kepada Pemprov untuk dimanfaatkan secara optimal.

“Bangunan-bangunan itu, termasuk kantor kelurahan di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Sidodadi, akan masuk agenda penertiban. Ada sekitar 19 bangunan yang perlu dibongkar agar lahan bisa digunakan untuk kepentingan infrastruktur dan pelayanan publik,” jelasnya.

Meski begitu, Jahidin mengakui proses penertiban tidak bisa dilakukan secara instan, mengingat masih ada persoalan serupa dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan.

Ia memastikan DPRD telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satpol PP, serta bidang perizinan terkait untuk menindaklanjuti temuan ini.

“Kami sudah meminta pengecekan terkait perizinan. Faktanya, tidak ada satu pun izin bangunan yang dikeluarkan, tetapi di lokasi tersebut sudah berdiri bangunan permanen, bahkan ada yang bertingkat,” ungkapnya.

DPRD Kaltim menegaskan, lahan milik Pemprov harus diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas publik dan pelayanan masyarakat. Penertiban di Jalan Angklung diharapkan menjadi langkah awal untuk menjaga aset daerah agar tidak disalahgunakan.

Penulis Nisnun Editor Redaksi