Warga Purwajaya Terdampak Banjir Masih Menunggu Kompensasi Perusahaan Tambang

Foto: Kepala Desa Purwajaya, Adi Sucipto saat diwawancarai awak media usai RDP di Kantor DPRD Kukar (Nur/Publiknews)

Publiknews.co, Kutai Kartanegara – Rapat dengar pendapat (RDP) kembali digelar DPRD Kutai Kartanegara bersama pemerintah Desa Purwajaya dan dua perusahaan tambang, PT Insani Bara Perkasa serta PT Anugrah Bara Kaltim (ABK).

Pertemuan berlangsung di ruang Badan Musyawarah DPRD Kukar, pada Senin (22/9/2025).

Kepala Desa Purwajaya, Adi Sucipto, hadir bersama perwakilan masyarakat yang terdampak banjir besar pada 27 Mei lalu. Dari data yang dibawa, tercatat 650 rumah warga mengalami kerusakan dan 178 petani kehilangan lahan maupun kolam mereka.

“Kami, pemerintah desa, diminta masyarakat untuk menjembatani rapat dengar pendapat kedua dengan perusahaan. Hasilnya memang belum memuaskan, tapi inilah kenyataan yang harus diterima,” ucap Adi Sucipto usai pertemuan.

Dalam forum tersebut, perusahaan menawarkan opsi tambahan kompensasi sebesar Rp20 juta, sehingga totalnya menjadi Rp40 juta untuk setiap rumah yang terdampak. Selain itu, PT Insani juga menyalurkan dana tanggung jawab sosial (CSR) sebesar Rp163 juta untuk membantu penanganan pascabanjir.

“Semua ini belum sebanding dengan kerugian masyarakat, tapi setidaknya ada langkah konkret yang bisa sedikit mengobati rasa kecewa warga Purwajaya,” lanjut Adi.

Mekanisme penyaluran kompensasi nantinya dipilah antara dana CSR dan bantuan langsung dari PT ABK serta PT Insani. Sekitar 650 rumah diproyeksikan menjadi penerima, dengan teknis pembagian yang akan difinalkan melalui musyawarah desa.

Sebelum pertemuan di DPRD, sudah ada serangkaian mediasi di berbagai tingkat.

“Di desa saja ada lima kali rapat, kemudian di kecamatan dua kali, dan di DPRD ini sudah dua kali RDP. Jadi banyak upaya yang sudah difasilitasi,” jelas Adi.

Meski kompensasi menjadi fokus pembahasan, masyarakat berharap masalah banjir ini ditangani secara menyeluruh. Menurut Adi, normalisasi sungai menjadi langkah penting agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Kalau hilir sungai bermasalah, meskipun di hulu sudah dilakukan normalisasi, banjir tetap akan terjadi. Misalnya dari Lojanan Hulu sampai Purwajaya, itu harus dinormalisasi supaya dampaknya bisa diminimalisir,” tegasnya.

Dengan berbagai upaya yang tengah berjalan, warga Purwajaya kini menunggu keputusan akhir dari musyawarah desa.

“Kita harap kompensasi segera terealisasi dan langkah pencegahan banjir mendapat perhatian serius dari semua pihak,” tandas Sucipto. (Adv/Nr)