Pemkab Kukar dan BPKP Kaltim Sepakati Rencana Aksi Bersama Perkuat Pengendalian Korupsi

Foto: Penandatanganan Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 Pemkab Kukar dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kaltim (Nur/publiknews)

Publiknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur menandatangani Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025, di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Senin (6/10/2025).

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan, tata kelola pemerintahan, serta memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Penandatanganan rencana aksi ini menjadi wujud komitmen Pemkab Kukar dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus dipastikan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujarnya.

Rendi menjelaskan, rencana aksi ini memiliki makna penting sebagai bukti sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan profesional.

Kolaborasi tersebut menjadi instrumen bersama untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi, memperkuat pencegahan sejak dini, dan menutup celah kelemahan dalam sistem birokrasi.

Melalui langkah ini, diharapkan tumbuh budaya integritas di kalangan aparatur sipil negara. Nilai kejujuran, tanggung jawab, serta profesionalisme perlu terus ditanamkan agar menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan pengawasan. Harus ada kesadaran kolektif untuk menanamkan nilai integritas di setiap level ASN,” tambahnya.

Pemerintah daerah juga mendorong seluruh perangkat kerja di lingkungan Pemkab Kukar untuk menjadikan rencana aksi tersebut sebagai panduan kerja nyata, bukan sekadar dokumen formalitas.

Implementasi di lapangan menjadi ukuran utama keberhasilan langkah ini, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Rendi menyampaikan apresiasi kepada BPKP Provinsi Kalimantan Timur atas pendampingan dan kontribusi nyata selama ini dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta memberikan solusi strategis bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Kukar.

Ia menegaskan, sinergi lintas lembaga seperti ini merupakan kunci keberhasilan pengendalian dan pencegahan korupsi di daerah.

Dengan komitmen bersama, Pemkab Kukar berharap bisa mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Momentum hari ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah komitmen moral kita untuk terus menjaga kepercayaan publik, membangun pemerintahan yang bersih, dan menegakkan prinsip good governance di Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Adv/Nr)