DPRD Kaltim Tegaskan Anggaran Pendidikan Harus Tetap Menjadi Prioritas

Ket foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK.

Publiknews.co Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi agar tidak menjadikan sektor pendidikan sebagai objek pengurangan anggaran, meskipun kondisi fiskal daerah sedang mengalami tekanan.

Penegasan ini disampaikan karena pendidikan dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan sumber daya manusia di masa mendatang.

DPRD menilai bahwa komitmen menjaga keberlangsungan program pendidikan harus tetap dipegang teguh, terlebih menyangkut amanat yang sudah ditetapkan dalam proses penyusunan APBD.

Aturan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan disebut sebagai kewajiban yang tidak dapat dinegosiasikan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menuturkan bahwa pemenuhan anggaran pendidikan merupakan prinsip dasar yang wajib diprioritaskan.

“Sektor pendidikan harus ditempatkan pada posisi terdepan dalam perencanaan anggaran. Ketentuan tersebut telah menjadi kesepakatan bersama dan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penetapan minimal 20 persen anggaran pendidikan bukan sekadar target angka, tetapi mencerminkan komitmen negara dalam membangun generasi yang berkualitas.

“Setiap kali pembahasan APBD dilakukan, persentase ini selalu kami cermati. Jika belum mencapai ketentuan, maka pemerintah wajib melakukan penyesuaian,” jelasnya.

Makmur juga mengingatkan bahwa penyusunan anggaran pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar program tidak terhenti di tengah jalan.

Ia menilai pemerintah perlu lebih cermat dalam menetapkan rencana kerja dan tidak menyampaikan janji yang tidak sebanding dengan kapasitas anggaran.

“Kita tidak boleh merumuskan program berdasarkan harapan semata tanpa memperhitungkan kemampuan fiskal. Tindakan seperti itu justru dapat menimbulkan risiko,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program pendidikan yang belum dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran dapat dirampungkan secara bertahap.

Yang terpenting, kata Makmur, masyarakat tetap melihat adanya konsistensi pemerintah dalam menjalankan amanat anggaran.

Makmur turut menyoroti bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

Karena itu, setiap keputusan anggaran harus dipastikan berjalan sesuai rencana agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di publik.
(Adv/DPRD Kaltim/Ca)