Komisi II DPRD Kaltim Soroti Minimnya Koordinasi dalam Progres Perbaikan Fender Jembatan Mahakam

Ket foto: Anggota Komisi II, Abdul Giaz.

Publiknews.co Samarinda — Proses pemulihan fender Jembatan Mahakam I terus berlangsung setelah insiden kapal tongkang menabrak pelindung pilar jembatan pada Februari 2025.

Meski perbaikan berjalan, Komisi II DPRD Kalimantan Timur mencatat masih lemahnya koordinasi serta minimnya penyampaian informasi dari pihak pelaksana, terutama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Rabu (26/11/2025) di Gedung E DPRD Kaltim, menyampaikan kekecewaannya terhadap kurang terbukanya pelaporan perkembangan perbaikan kepada publik maupun lembaga legislatif.

Menurutnya, hingga kini DPRD belum menerima informasi rinci mengenai progres pekerjaan, sehingga publik pun tidak mengetahui sejauh mana penanganan kerusakan telah dilaksanakan.

“Selama ini, bukan hanya masyarakat, kami di DPR pun masih mempertanyakan perkembangan perbaikan. Informasi mengenai progresnya belum tersampaikan dengan jelas,” ujar Giaz.

Ia menambahkan bahwa perhatian publik terhadap perbaikan justru meningkat karena insiden tersebut sempat menjadi viral.

Giaz mengapresiasi peran media yang dinilai turut mendorong percepatan penanganan dan membuka akses informasi bagi masyarakat.

“Seandainya kejadian ini tidak menjadi viral, mungkin perbaikan tidak berjalan secepat sekarang. Saya menghargai peran media yang terus mengawal proses ini,” ujarnya.

Dalam laporan yang disampaikan BBPJN dalam RDP, disebutkan bahwa beberapa titik fender yang terdampak, termasuk bagian yang rusak akibat tabrakan kedua, telah diselesaikan.

Namun, menurut Giaz, publikasi mengenai progres teknis tersebut masih jauh dari memadai.

Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui tahapan perbaikan, termasuk apa yang sudah diselesaikan dan apa yang masih dalam proses.

“Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang lengkap. Jangan sampai informasi hanya muncul ketika terjadi insiden, kemudian menghilang setelah itu,” tegasnya.

Untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat, Giaz meminta BBPJN menjadwalkan peninjauan lapangan bersama DPRD dan media.

Dengan verifikasi langsung, seluruh pihak diharapkan memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi terkini pekerjaan.

Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi dan koordinasi yang baik menjadi prasyarat penting agar proses perbaikan dapat berjalan lancar dan akuntabel.

DPRD Kaltim dijadwalkan menggelar kunjungan lapangan dalam waktu dekat guna memastikan seluruh tahapan perbaikan memenuhi standar keselamatan dan dilakukan secara transparan.
(Adv/DPRD Kaltim)