Pemprov Kaltim Perketat Tata Kelola Dana GratisPol, Gubernur Rudy Tekankan Akuntabilitas Penuh

Publiknews.co Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kembali komitmennya dalam memperkuat tata kelola Program Pendidikan Gratis Berkelanjutan (GratisPol).

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memastikan bahwa pengelolaan bantuan biaya kuliah tersebut harus mengikuti prinsip akuntabilitas yang ketat agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.

Rudy menyatakan bahwa GratisPol merupakan investasi jangka panjang dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur, terutama menghadapi dinamika pembangunan dan persaingan pada era baru, termasuk menuju operasional Ibu Kota Nusantara (IKN).

Oleh karena itu, seluruh unsur pelaksana, baik perguruan tinggi maupun perangkat daerah, diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

“Komponen uang kuliah tunggal harus dikelola tanpa penyimpangan dan tanpa penyalahgunaan. Setiap prosesnya wajib akuntabel, transparan, tertib secara administrasi, dan siap dipertanggungjawabkan kapan pun,” ujar Gubernur Rudy pada Kamis (27/11/2025).

Penegasan tersebut menandai bahwa Pemprov Kaltim tidak menginginkan program ini sekadar menjadi kebijakan bersifat populis, melainkan sebuah program strategis yang dijalankan dengan disiplin dan integritas.

Rudy mengingatkan bahwa dana GratisPol merupakan dana publik sehingga penggunaannya harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Ia juga menekankan peran penting perguruan tinggi dalam memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar mahasiswa yang membutuhkan dukungan.

Menurutnya, kampus berada pada posisi paling dekat dengan kondisi faktual mahasiswa, sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga objektivitas penyaluran.

Tahun ini, pemerintah menargetkan 32.853 mahasiswa sebagai penerima bantuan.

Angka tersebut mencerminkan skala dukungan yang besar dan menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memperketat sistem pengawasan.

Selain itu, Pemprov telah menyalurkan Rp44,15 miliar kepada tujuh perguruan tinggi yang lebih dulu memenuhi ketentuan administrasi.

“Kami meminta seluruh PTS segera melengkapi persyaratan agar usulan dapat diajukan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat untuk kemudian diverifikasi oleh BPKAD sesuai mekanisme hibah daerah,” jelasnya.

Di luar aspek teknis, Rudy menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah lolos verifikasi sebagai penerima manfaat.

Ia menilai bahwa para mahasiswa tersebut memikul tanggung jawab besar sebagai generasi terdidik yang diharapkan membawa kemajuan bagi Kalimantan Timur.

“Jangan lupakan jerih payah orang tua dan harapan masyarakat. Kalian memegang tanggung jawab moral sebagai representasi masa depan Kalimantan Timur,” pesannya.

Gubernur Rudy juga memberikan penghargaan kepada pimpinan perguruan tinggi yang telah menjaga komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan kampus menjadi fondasi utama keberhasilan GratisPol dalam jangka panjang.

“Dalam kerangka pembangunan daerah, pencairan dana GratisPol merupakan bagian dari upaya Pemprov Kaltim untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan generasi yang kompeten menjelang hadirnya Ibu Kota Nusantara,” pungkasnya.
(Adv/DprdKaltim/Ca)