DPRD Samarinda Usulkan Penguatan UMKM sebagai Strategi Pengurangan Pengangguran

Publiknews.co Samarinda — Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar pada pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus memperluas kesempatan kerja di daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyampaikan bahwa arah kebijakan anggaran daerah seharusnya difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki kemampuan nyata dalam menyerap tenaga kerja. Menurutnya, UMKM merupakan sektor yang memiliki peluang besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Apabila pemerintah daerah berkeinginan menurunkan angka pengangguran, maka pengalokasian anggaran perlu diprioritaskan pada sektor yang terbukti mampu membuka peluang kerja secara luas. UMKM memiliki potensi besar dalam hal tersebut,” ungkapnya pada Jumat (24/4/2026).

Ia menilai bahwa selama ini dukungan anggaran bagi UMKM belum terlihat secara spesifik dan terarah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta keseriusan pemerintah dalam memberikan dukungan nyata kepada pelaku usaha kecil, sehingga tidak berhenti pada sebatas rencana atau wacana.

Selain itu, Anhar turut menyoroti dominasi pembangunan infrastruktur dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengakui bahwa pembangunan fisik memang memiliki peranan penting, namun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai hanya berlangsung dalam jangka pendek.

“Pembangunan infrastruktur memang diperlukan, namun dampak terhadap penyerapan tenaga kerja cenderung bersifat sementara. Setelah proyek selesai, jumlah tenaga kerja yang terlibat biasanya akan kembali berkurang,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan angka statistik semata, melainkan juga harus dilihat dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menilai sektor yang bersifat padat modal, seperti pertambangan, tidak memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sebagai langkah alternatif, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan penggunaan produk lokal dalam setiap kegiatan yang dibiayai melalui APBD. Kebijakan tersebut diyakini mampu meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.

“Penggunaan produk lokal dalam setiap kegiatan pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha lokal,” tuturnya.

Melalui upaya tersebut, DPRD berharap pemanfaatan APBD tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat di Kota Samarinda.(adv/dprdsamarinda)

Penulis Ayii Editor Redaksi