Lonjakan Kasus TBC di Samarinda Dorong DPRD Percepat Penyusunan Regulasi Khusus

Publiknews.co Samarinda – Meningkatnya jumlah temuan kasus tuberkulosis (TBC) di Kota Samarinda menjadi perhatian serius DPRD setempat. Kondisi tersebut mendorong percepatan pembahasan regulasi khusus yang difokuskan pada upaya penanggulangan penyakit menular tersebut secara lebih sistematis.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda menunjukkan bahwa dari hasil skrining terhadap sekitar 19 ribu hingga 20 ribu warga, ditemukan kurang lebih empat ribu orang yang terkonfirmasi positif TBC.

Angka tersebut menjadi dasar bagi DPRD untuk memperkuat langkah penanganan melalui kebijakan yang lebih terarah.

Sebagai respons atas situasi tersebut, DPRD Samarinda kini mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam upaya pengendalian penyakit TBC di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak yang memiliki fokus pada penanganan kasus TBC maupun HIV di Kota Samarinda.

“Saat ini kami menjalin kerja sama dengan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), mengingat organisasi tersebut memiliki peran dalam penanganan kasus TBC dan HIV di Samarinda,” ungkapnya pada Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan Raperda masih berada pada tahap pengumpulan berbagai masukan dari sejumlah pihak. Seluruh saran yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan pertimbangan sebelum rancangan tersebut diajukan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Pada tahap ini, kami sedang menghimpun berbagai masukan yang nantinya akan dimasukkan sebagai materi dalam peraturan daerah yang tengah disusun,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa regulasi yang dirancang akan menitikberatkan pada penguatan dukungan anggaran serta peningkatan upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyakit TBC.

Riska juga mengungkapkan bahwa gagasan mengenai pembentukan peraturan daerah terkait penanggulangan TBC sebenarnya telah muncul sejak tahun 2023. Namun, peningkatan jumlah kasus pada tahun ini membuat pembahasan regulasi tersebut kembali diprioritaskan.

Hingga saat ini, proses penyusunan Raperda berlangsung tanpa kendala berarti. Para anggota Komisi IV juga aktif melakukan kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing guna menampung aspirasi serta masukan dari masyarakat.

Dengan disusunnya peraturan daerah tersebut, diharapkan upaya penanganan TBC di Kota Samarinda dapat berjalan secara lebih terstruktur, terkoordinasi, serta mampu menekan tingkat penyebaran penyakit secara berkelanjutan.(advdprdsamarinda)

Penulis Ayii Editor Redaksi