Publiknews.co Samarinda – Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti kasus meninggalnya seorang siswa SMK Negeri 4 Samarinda yang diduga dipicu oleh infeksi serius akibat penggunaan sepatu sekolah yang tidak sesuai ukuran.
Peristiwa tragis ini dinilai mencerminkan lemahnya pendataan serta penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah di Kota Samarinda, yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat atau pelajar yang benar-benar membutuhkan.
Korban disebut terpaksa mengenakan sepatu yang sempit karena keterbatasan ekonomi keluarga yang tidak mampu membeli sepatu baru. Kondisi tersebut diduga memicu gangguan kesehatan berupa pembengkakan di bagian punggung kaki, yang kemudian menjalar hingga ke area pinggang dan punggung, hingga akhirnya berujung pada kematian. Selain itu, keluarga korban juga dilaporkan belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyampaikan bahwa meskipun secara kewenangan pengelolaan SMK berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, status korban sebagai warga Samarinda tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dalam hal perlindungan sosial.
Ia menekankan perlunya pembenahan data warga kurang mampu di Samarinda. Menurutnya, kejadian ini menjadi bukti bahwa distribusi program jaminan sosial masih belum tepat sasaran akibat lemahnya proses verifikasi di lapangan.
“Kami meminta Dinas Sosial untuk segera melakukan pembaruan dan validasi data masyarakat kurang mampu agar dapat mengidentifikasi secara tepat siapa saja yang berhak menerima bantuan. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan tidak lagi meninggalkan warga yang membutuhkan,” ujar Ismail pada Senin (4/5/2026).
Ia menegaskan bahwa kelemahan dalam pendataan tidak boleh berujung pada terabaikannya masyarakat miskin.
“Jangan sampai karena kelemahan dalam proses pendataan, masih ada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan justru tidak tersentuh oleh program bantuan pemerintah,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ismail juga menyoroti pentingnya peran Ketua RT dan lingkungan sekitar dalam meningkatkan kepedulian terhadap kondisi warga.
“Peran Ketua RT dan masyarakat sekitar sangat penting untuk lebih peka terhadap kondisi sosial di lingkungannya. Bisa jadi, peristiwa ini hanyalah sebagian kecil dari kasus serupa yang belum terungkap,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar aparat pemerintah di tingkat paling bawah segera melaporkan ke pihak kelurahan atau kecamatan apabila menemukan warga yang mengalami kesulitan kesejahteraan.
“Setiap perangkat di tingkat bawah harus proaktif melaporkan apabila terdapat warga yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga pemerintah dapat segera hadir memberikan bantuan yang diperlukan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ismail berharap kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
“Peristiwa ini harus menjadi yang terakhir. Diperlukan kepekaan dan respons cepat dari semua pihak agar persoalan kesejahteraan masyarakat dapat segera ditangani dengan baik,” pungkasnya.(advdprdsamarinda)
Penulis Ayii Editor Redaksi







Users Today : 184
Total Users : 419215
Views Today : 426
Total views : 1464558
Who's Online : 2