Tak Hanya PAD, DPRD Tekankan Dampak Ekonomi dari Pengelolaan Kawasan Usaha

Publiknews.co Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyoroti pola kemitraan yang diterapkan Perumda Varia Niaga dalam pengelolaan sejumlah unit usaha. Ia menilai keterbukaan informasi, terutama terkait mekanisme pembagian keuntungan, harus disampaikan secara transparan kepada publik.

Menurut Iswandi, sebagian besar aktivitas usaha yang dijalankan Varia Niaga saat ini melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kejelasan mengenai skema pembagian hasil, termasuk dasar perhitungannya.

“Kami memandang bahwa transparansi dalam kerja sama usaha perlu diperjelas, khususnya terkait persentase pembagian hasil serta dasar perhitungannya, apakah mengacu pada pendapatan kotor atau bersih,” ujar Iswandi pada Senin (4/5/2026).

Salah satu unit usaha yang menjadi perhatian adalah Teras Samarinda. Kawasan tersebut tidak hanya menghasilkan pendapatan dari sektor parkir, tetapi juga dari aktivitas kafe yang turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, skema bagi hasil sebesar 10 persen sempat menjadi sorotan.

Iswandi menilai bahwa penilaian terhadap kontribusi Varia Niaga tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melihat data secara menyeluruh.

“Evaluasi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari kondisi awal kawasan sebelum dikelola, pihak yang terlibat saat ini, hingga besaran kontribusi yang telah dihasilkan dalam kurun waktu tertentu,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar upaya pengawasan tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM dan komunitas kreatif yang telah berkontribusi menghidupkan ruang publik di Samarinda.

“Saya tidak menginginkan munculnya anggapan bahwa kebijakan yang diambil justru mempersulit pelaku usaha mikro maupun generasi muda kreatif yang telah berperan dalam menciptakan dinamika dan estetika kota,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iswandi menilai bahwa pengelolaan kawasan usaha tidak seharusnya hanya berfokus pada besaran pendapatan. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak lanjutan atau multiplier effect.

“Pengelolaan kawasan tidak boleh semata-mata berorientasi pada pendapatan, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, penataan wilayah, serta nilai estetika kota,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa mengejar peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan kualitas penataan kawasan justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan kota.

“Kita tidak boleh hanya mengejar peningkatan pendapatan yang relatif kecil, tetapi mengabaikan aspek penataan, karena kawasan yang sebelumnya tidak tertata justru dapat memberikan nilai tambah ketika dikelola dengan baik,” lanjutnya.

Iswandi juga menekankan pentingnya duduk bersama antara pemerintah, Perumda Varia Niaga, dan para pelaku usaha dalam merumuskan skema kerja sama yang adil dan seimbang.

“Diperlukan dialog bersama antara pemerintah, pengelola, dan pelaku usaha agar tercipta skema kerja sama yang memberikan manfaat secara proporsional bagi seluruh pihak,” ujarnya.

Menurutnya, pembagian keuntungan harus disusun secara rasional dengan mempertimbangkan peran, investasi, serta risiko masing-masing pihak.

“Penetapan pembagian hasil harus dilakukan secara rasional dan proporsional, tidak dapat disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak,” pungkas Iswandi.(advdprdsamarinda)

Penulis Ayii Editor Redaksi