Sorotan DPRD Samarinda di Hardiknas, Dari Fasilitas hingga Nasib Guru Honorer

Publiknews.co Samarinda – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dipandang DPRD Kota Samarinda bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momen refleksi terhadap berbagai persoalan yang masih membayangi sektor pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai peringatan tersebut justru menegaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan di daerah belum sepenuhnya terwujud. Ia melihat adanya jurang perbedaan yang cukup mencolok antara sekolah di wilayah perkotaan dan kawasan pinggiran.

“Peringatan Hardiknas semestinya menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa masih terdapat persoalan mendasar dalam dunia pendidikan yang belum terselesaikan,” ujarnya pada Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, ketidakmerataan fasilitas pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang memperlihatkan kesenjangan tersebut. Ia menilai masih ada sekolah yang belum didukung sarana dan prasarana memadai untuk menunjang proses pembelajaran secara optimal.

Selain infrastruktur, Ismail juga menyoroti aspek kesejahteraan tenaga pendidik. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak guru, khususnya yang berstatus honorer, menerima penghasilan yang belum layak.

“Kondisi tersebut tidak boleh terus berlanjut, karena tingkat kesejahteraan guru memiliki kaitan erat dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, keterbatasan penghasilan dapat memengaruhi semangat dan kinerja guru dalam mengajar, yang pada akhirnya berdampak pada mutu pembelajaran yang diterima siswa.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas guru juga dinilai menjadi hal mendesak, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat di dunia pendidikan.

“Para guru perlu terus didorong untuk meningkatkan kompetensi, khususnya dalam beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi yang kini menjadi kebutuhan dalam proses pembelajaran,” jelasnya.

Terkait kebijakan, Ismail menilai sejumlah program, termasuk sistem zonasi, masih perlu ditinjau ulang agar implementasinya benar-benar mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan.

“Secara konsep kebijakan tersebut sudah tepat, namun pelaksanaannya perlu disempurnakan agar lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan momentum Hardiknas sebagai titik awal dalam mempercepat pembenahan sektor pendidikan secara menyeluruh, sehingga akses dan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.(advdprdsamarinda)

Penulis Ayii Editor Redaksi