DPRD Samarinda Sebut Fluktuasi Rupiah Berpotensi Dorong Kenaikan Harga Pangan melalui Biaya Distribusi

KET foto Anggota Komisi 11 DPRD Samarinda Joha Fajal

Publiknews.co Samarinda – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai memiliki potensi memberikan dampak terhadap harga kebutuhan pokok di Kota Samarinda. Namun, pengaruh tersebut diperkirakan tidak terjadi secara langsung pada harga barang, melainkan melalui meningkatnya biaya distribusi dalam rantai pasok pangan.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, menjelaskan bahwa perubahan nilai tukar rupiah akan berimbas pada sektor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi komponen penting dalam kegiatan transportasi dan distribusi barang.

Menurutnya, sistem logistik di Indonesia masih dipengaruhi oleh pergerakan kurs dolar karena sebagian transaksi di sektor energi berkaitan dengan perdagangan internasional.

“Secara umum, perubahan nilai tukar akan berdampak pada biaya energi, khususnya bahan bakar minyak. Hal tersebut terjadi karena transaksi pembelian minyak masih menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat,” ujar Joha, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa kenaikan biaya energi akan meningkatkan ongkos transportasi. Dampak tersebut kemudian berlanjut pada bertambahnya biaya pengiriman barang yang akhirnya dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok di daerah tujuan.

Menurut Joha, kondisi itu cukup relevan bagi Kota Samarinda yang hingga kini masih bergantung pada pasokan berbagai komoditas pangan dari luar Pulau Kalimantan.

Distribusi barang yang menempuh jalur laut maupun darat dalam jarak yang relatif panjang membuat biaya operasional menjadi lebih rentan mengalami kenaikan ketika harga energi meningkat.

“Sebagian besar kebutuhan pokok yang dipasarkan di Samarinda didatangkan dari luar daerah. Seluruh proses distribusi tersebut bergantung pada moda transportasi yang menggunakan bahan bakar sehingga biaya pengirimannya sangat dipengaruhi oleh perubahan harga energi,” katanya.

Ia menambahkan, upaya menjaga stabilitas harga pangan dapat dilakukan dengan memperkuat produksi dan pasokan dari daerah sendiri. Dengan demikian, ketergantungan terhadap distribusi jarak jauh dapat dikurangi.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk terus menjaga kelancaran sistem logistik agar peningkatan biaya operasional tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga barang.

“Apabila kebutuhan pokok dapat dipenuhi dari sumber yang lebih dekat sehingga tidak memerlukan proses distribusi yang panjang, potensi kenaikan harga di tingkat konsumen juga akan lebih terkendali,” pungkasnya.(adv/ayi)