DPRD Samarinda Tekankan Program OPD Harus Berorientasi pada Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Publiknews.co Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa keberhasilan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) tidak semestinya hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran atau besarnya nilai belanja yang direalisasikan. Menurutnya, indikator utama yang harus menjadi perhatian adalah sejauh mana program pemerintah memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Ia menilai paradigma pembangunan perlu bergeser dari sekadar mengejar target administratif menuju pencapaian hasil yang benar-benar dirasakan oleh kelompok penerima manfaat.

“Yang paling penting adalah bagaimana manfaat program itu bisa dirasakan masyarakat,” ujar Iswandi, Rabu (24/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Komisi II DPRD membahas pelaksanaan program Dinas Perikanan. Dalam rapat itu, dilaporkan realisasi fisik hingga triwulan kedua telah mencapai sekitar 47,5 persen, sementara realisasi keuangan berada di kisaran 42 persen.

Meski capaian tersebut masih sesuai target, Iswandi mengingatkan agar keberhasilan program tidak hanya dinilai berdasarkan persentase realisasi anggaran, tetapi juga melalui hasil yang dicapai di lapangan.

Menurutnya, sektor perikanan memiliki dampak yang relatif mudah diukur karena program-programnya bersentuhan langsung dengan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.

Ia menilai setiap anggaran yang dialokasikan seharusnya mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

Sejumlah program seperti bantuan alat tangkap, penyediaan sarana produksi, bantuan pakan, pengembangan budidaya, hingga pendampingan kelompok usaha, menurut Iswandi, harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara nyata.

“Kalau anggarannya besar tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat, tentu perlu menjadi evaluasi. Sebaliknya, meskipun anggarannya tidak terlalu besar tetapi dampaknya nyata, itu justru patut diapresiasi,” tegasnya.

Selain mengevaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, Komisi II juga mencermati rencana anggaran Dinas Perikanan untuk tahun 2027 yang mengalami penyesuaian.

Dari usulan awal sebesar sekitar Rp14,708 miliar, pagu anggaran dalam dokumen perencanaan berubah menjadi sekitar Rp12,923 miliar atau berkurang sekitar Rp1,784 miliar.

Iswandi meminta pemerintah menjelaskan dasar perubahan tersebut secara terbuka agar tidak berdampak pada pengurangan program yang selama ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Kami ingin mengetahui alasan di balik penyesuaian anggaran tersebut. Jangan sampai program yang terbukti bermanfaat justru mengalami pengurangan,” katanya.

Komisi II juga mendorong Dinas Perikanan memperkuat basis data dalam menyusun program tahun mendatang. Evaluasi, menurutnya, harus mencakup jumlah penerima manfaat, peningkatan produksi, hingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat setelah program dijalankan.

Dalam kesempatan yang sama, DPRD turut menyoroti pemanfaatan fasilitas cold storage yang telah dibangun pemerintah daerah. Iswandi menilai fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hasil tangkapan, mengurangi potensi kerugian nelayan, serta membantu menjaga stabilitas harga komoditas perikanan.

Ia berharap pengelolaan cold storage dapat dioptimalkan sehingga tidak hanya menjadi aset pemerintah, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah bagi sektor perikanan, termasuk membuka peluang bagi pelaku UMKM di bidang pengolahan hasil perikanan.

“Selama manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, program seperti ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” tutupnya.(adv/ayii)