DPRD Samarinda Dorong Kajian Hujan Buatan di Hulu Mahakam Hadapi Kemarau

Publiknews.co, Samarinda – Kondisi Sungai Mahakam yang terus dipengaruhi musim kemarau mendorong DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah mempertimbangkan berbagai langkah antisipasi. Salah satu opsi yang dinilai dapat dikaji adalah rekayasa cuaca untuk memicu hujan di kawasan hulu.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan intervensi di wilayah hulu perlu mendapat perhatian karena kondisi kawasan tersebut turut berpengaruh terhadap aliran sungai yang melewati Samarinda.

“Pemerintah provinsi bisa mengkaji kemungkinan rekayasa cuaca, misalnya dengan mendatangkan hujan buatan di kawasan hulu, apabila kondisi kemarau masih berlangsung,” ujar Deni, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, pelaksanaan hujan buatan tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan. Pemerintah perlu terlebih dahulu melihat kondisi atmosfer, ketersediaan awan, situasi hidrologis serta hasil kajian teknis dari pihak yang memiliki kewenangan.

Deni menyebut modifikasi cuaca dapat ditempatkan sebagai salah satu alternatif apabila curah hujan alami belum cukup membantu mempertahankan kondisi debit sungai. Langkah tersebut perlu dipertimbangkan bersama upaya penanganan kekeringan lainnya.

“Kalau debit Mahakam terus menurun, yang terdampak bukan hanya ketersediaan air. Aktivitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok juga berpotensi ikut terpengaruh,” katanya.

Ia menilai pemantauan terhadap Sungai Mahakam harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu mengetahui perkembangan debit serta kondisi wilayah hulu dan hilir agar tindakan yang diperlukan dapat ditentukan lebih cepat.

Selain itu, Deni menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah lintas wilayah. Kondisi Sungai Mahakam tidak hanya berkaitan dengan satu daerah sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

“Persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Pemerintah daerah di seluruh Kaltim harus saling berkoordinasi dan mengambil langkah bersama menghadapi dampak kemarau,” ujarnya.

Menurutnya, kajian rekayasa cuaca juga perlu melihat dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap wilayah lain. Karena itu, keputusan penerapannya harus berdasarkan perhitungan dan rekomendasi teknis, bukan semata-mata karena kondisi sungai sedang mengalami penyusutan.

DPRD Samarinda mendorong pemerintah provinsi segera membahas kemungkinan tersebut bersama instansi terkait. Dengan kajian yang dilakukan sejak awal, pemerintah memiliki beberapa pilihan penanganan apabila kondisi kemarau semakin panjang.

“Jangan menunggu kondisi semakin kritis baru mencari solusi. Kalau memang hujan buatan memungkinkan secara teknis, silakan dikaji dan dipersiapkan sebagai salah satu alternatif menjaga kondisi Mahakam,” pungkas Deni.(adv)