KUA-PPAS Belum Masuk ke DPRD, Paripurna Kesepakatan Anggaran Diundur

Publiknews.co Samarinda – DPRD Kota Samarinda belum dapat melanjutkan tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penyebabnya, dokumen yang menjadi dasar pembahasan tersebut masih belum diterima dari Pemerintah Kota Samarinda.

Kondisi itu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat pimpinan bersama Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Samarinda yang digelar pada Senin (7/9/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Lantai II DPRD Samarinda tersebut membahas revisi jadwal kegiatan dewan selama September 2026.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menjelaskan bahwa agenda rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS yang sebelumnya direncanakan pada 7 September terpaksa ditunda. Menurutnya, DPRD memerlukan dokumen lengkap terlebih dahulu sebelum proses pembahasan dapat dilakukan.

“Dokumennya belum kami terima dari pemerintah kota. Setelah kami berkoordinasi, informasinya masih berada di tingkat gubernur sehingga jadwal pembahasan harus disesuaikan,” ujar Helmi usai rapat.

Ia mengatakan hasil komunikasi dengan Pemkot Samarinda menunjukkan dokumen KUA-PPAS diperkirakan baru akan diserahkan kepada DPRD pada 14 September mendatang. Setelah diterima, legislatif akan menggunakan waktu sekitar satu pekan untuk melakukan pembahasan bersama perangkat daerah terkait.

Menurut Helmi, rentang waktu tersebut diperlukan agar setiap materi dalam dokumen anggaran dapat ditelaah secara menyeluruh sebelum dibawa ke tahap persetujuan.

“Jika dokumen masuk tanggal 14 September, maka kami membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu untuk pembahasan. Perkiraannya paripurna nota kesepakatan bisa dilaksanakan sekitar 21 September,” katanya.

Ia menegaskan, perubahan jadwal tersebut semata-mata dilakukan untuk menyesuaikan tahapan pembahasan anggaran agar berjalan sesuai prosedur dan tidak dilakukan secara terburu-buru.

Selain penyesuaian jadwal pembahasan KUA-PPAS, Helmi menyebut tidak ada perubahan agenda strategis lainnya dalam rapat pimpinan dan Banmus. Fokus utama rapat hanya pada revisi agenda kegiatan DPRD selama September 2026 sebagai konsekuensi dari mundurnya penyerahan dokumen dari pemerintah kota.

Dengan penjadwalan ulang tersebut, DPRD berharap pembahasan KUA-PPAS dapat berlangsung lebih optimal sehingga menghasilkan kesepakatan anggaran yang matang dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.(adv)