DPRD Samarinda Kritik KDMP, Program Dinilai Belum Didukung Perencanaan Matang

Ket foto: Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan.

Publiknews.co Samarinda – Pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 59 kelurahan di Kota Samarinda mendapat sorotan dari DPRD. Program yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat tersebut dinilai belum berjalan optimal, mulai dari kesiapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan fasilitas koperasi.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menilai penerapan program tersebut di wilayah perkotaan perlu dikaji lebih mendalam. Menurutnya, konsep koperasi yang diterapkan di tingkat kelurahan seharusnya disesuaikan dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Ia juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menjalankan program tersebut, terutama terkait perencanaan dan kepastian anggaran. Viktor menilai pelaksanaan yang terkesan terburu-buru berisiko menimbulkan persoalan ketika program mulai diterapkan di lapangan.

“Program itu termasuk program yang terburu-buru,” ujar Viktor.

Viktor mengatakan, keberadaan koperasi semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperkuat aktivitas ekonomi warga. Namun, menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai sedang melemah membuat efektivitas program tersebut perlu dievaluasi.

“Ekonomi di tengah-tengah masyarakat ini sangat menurun,” ungkapnya.

Ia menilai, setelah memasuki tahun pertama hingga kedua pelaksanaan, koperasi seharusnya mulai menunjukkan aktivitas usaha yang jelas. Koperasi diharapkan dapat menyediakan kebutuhan pokok, seperti gas elpiji, sembako, hingga obat-obatan, sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan masyarakat.

Namun, Viktor menyoroti belum optimalnya operasional sejumlah fasilitas koperasi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pengelolaan, keberlanjutan usaha, serta sejauh mana program mampu menjawab kebutuhan warga di tingkat kelurahan.

Persoalan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas usaha, tetapi juga pelaksanaan pembangunan fisik fasilitas koperasi. Viktor mengungkapkan adanya keluhan mengenai pembayaran pekerjaan yang disebut belum diselesaikan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Banyak yang tidak dibayar. Persoalan itu akhirnya berdampak juga kepada pihak-pihak lain di bawahnya,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan pembayaran perlu mendapat perhatian karena dapat merugikan pekerja maupun penyedia jasa yang terlibat dalam rantai pelaksanaan proyek. Ia menilai, perencanaan dan pengawasan yang baik diperlukan agar pembangunan fasilitas koperasi tidak meninggalkan persoalan baru bagi pihak pelaksana.

Selain menyoroti pembangunan dan operasional, Viktor turut mengkritik wacana pemerintah yang berkaitan dengan pemanfaatan koperasi untuk mendukung urusan birokrasi, termasuk rencana penyaluran gaji pegawai melalui rekening koperasi.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan, terutama di kawasan perkotaan yang telah memiliki jaringan perdagangan dan layanan keuangan. Menurutnya, penambahan mekanisme baru justru berpotensi memperpanjang proses administrasi apabila tidak disertai kejelasan manfaat dan sistem pelaksanaan.

“Itu bukan penyederhanaan namanya, justru membuat pekerjaan baru,” tegasnya.

Viktor berharap pemerintah mengevaluasi pelaksanaan KDMP dengan memperhatikan kesiapan anggaran, pembangunan fasilitas, sistem pengelolaan, serta manfaat ekonomi yang benar-benar diterima masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga dari kemampuan koperasi menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Ia menilai evaluasi diperlukan agar program yang menyasar puluhan kelurahan di Samarinda tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik maupun pembentukan kelembagaan, melainkan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga.(adv/dprdsamarinda)