DPRD Samarinda Minta Pengelolaan Sampah Dibenahi, Bukan Sekadar Tambah Zona TPA

Ket foto : TPA Sambutan Zona 2.

Publiknews.co, SAMARINDA – Rencana pembangunan Zona 3 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan pada 2027 mendapat perhatian DPRD Samarinda. Penambahan kapasitas pembuangan dinilai perlu dibarengi pembenahan sistem pengelolaan sampah agar tidak terus bergantung pada perluasan lahan TPA.

Pasalnya, kapasitas Zona 2 TPA Sambutan saat ini dilaporkan hampir mencapai batas maksimal. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan zona baru untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah, mengingatkan pembangunan zona tambahan tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh apabila sampah yang masuk ke TPA tidak dikurangi sejak dari sumbernya.

Ia mempertanyakan langkah yang harus diambil pemerintah ketika kapasitas Zona 3 nantinya kembali penuh. Menurutnya, ketergantungan terhadap pembangunan zona pembuangan baru bukan strategi yang dapat terus dipertahankan.

“Jangan sampai setiap zona yang dibangun selalu berakhir dengan kebutuhan zona berikutnya. Pemerintah perlu memikirkan keberlanjutan pengelolaan sampah, bukan hanya menyiapkan lahan baru ketika kapasitas TPA sudah tidak mencukupi,” kata Andriansyah pada Senin (2/11/2026).

Sebagai langkah awal, Komisi III DPRD Samarinda berencana melakukan peninjauan langsung ke TPA Sambutan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan sampah saat ini sekaligus menjadi dasar penyusunan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Andriansyah menilai upaya mengurangi timbunan sampah harus dimulai dari lingkungan rumah tangga. Salah satunya dengan membiasakan masyarakat memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibuang.

Ia menyebut langkah pemilahan sudah mulai diterapkan bersama warga di daerah pemilihannya. Jika dilakukan secara konsisten dan melibatkan lebih banyak masyarakat, jumlah sampah yang berakhir di TPA dapat ditekan.

“Pengurangan sampah harus dimulai dari rumah dengan membiasakan pemilahan. Praktik ini sudah kami jalankan bersama warga di daerah pemilihan. Selanjutnya, pemerintah perlu menyusun sistem dan koordinasi yang menyatukan upaya tersebut agar bisa diterapkan secara luas di Samarinda,” ujarnya.

Selain pemilahan sampah rumah tangga, Andriansyah turut menyoroti keberadaan bank sampah sebagai salah satu instrumen pengurangan timbunan sampah di tingkat kelurahan.

Berdasarkan data yang disampaikan, Samarinda memiliki 130 bank sampah. Namun, hanya 90 unit yang masih beroperasi, sedangkan sekitar 40 lainnya belum aktif dan membutuhkan perhatian pemerintah.

DPRD meminta Pemkot Samarinda mengevaluasi kondisi puluhan bank sampah tersebut untuk mengetahui penyebab berhentinya operasional. Pendampingan dan pembinaan dinilai penting agar fasilitas yang sudah terbentuk dapat kembali berfungsi.

Andriansyah juga berharap jumlah bank sampah terus bertambah sehingga masyarakat memiliki lebih banyak ruang untuk mengelola sampah yang masih memiliki nilai guna.

“Sekitar 40 bank sampah yang belum aktif perlu ditelusuri penyebabnya dan diberikan pendampingan. Ke depan, pembentukan unit baru juga perlu didorong secara rutin agar pengurangan sampah bisa dimulai dari lingkungan masyarakat,” tandasnya.(adv/dprdsamarinda/nisa)