Biaya Bersihkan Lahan Tanpa Bakar Capai Rp30 Juta, Sabaruddin Soroti Risiko Karhutla

Publiknews.co, SAMARINDA – Tingginya biaya pembukaan dan pembersihan lahan tanpa metode pembakaran menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai pendekatan melalui larangan dan penegakan hukum saja belum cukup untuk menghentikan praktik pembakaran lahan. Menurutnya, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai dampak serta risiko yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut.

Ia mengungkapkan, biaya membersihkan lahan tanpa membakar dapat mencapai Rp10 juta hingga Rp30 juta. Angka tersebut dinilai cukup besar, terlebih jika diterapkan pada kawasan dengan luasan ribuan hingga jutaan hektare.

Kondisi itu, kata dia, menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian pihak memilih pembakaran sebagai cara yang dianggap lebih praktis dan ekonomis, meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum.

“Ini bukan hanya satu atau dua hektare, tetapi bisa ribuan bahkan jutaan hektare. Ada beban biaya yang harus dikeluarkan, sehingga sebagian memilih jalan pintas dengan membakar lahan. Padahal, tindakan tersebut jelas melanggar undang-undang,” tuturnya.

Sabaruddin mengingatkan, pilihan menghemat biaya melalui pembakaran justru berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik atau pengelola lahan, tetapi juga masyarakat luas yang terkena paparan asap.

Bahkan, kabut asap akibat karhutla dapat menyebar hingga melintasi batas wilayah negara. Sejumlah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga berpotensi merasakan dampaknya apabila kebakaran terjadi dalam skala besar.

“Persoalan ini bukan hanya berdampak kepada perusahaan. Masyarakat di Kalimantan Timur dan wilayah Indonesia lainnya juga bisa terkena dampaknya. Bahkan, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia turut berpotensi terdampak,” ungkapnya.

Karena itu, ia menilai pencegahan karhutla harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Selain memperkuat pengawasan dan penerapan aturan, pemerintah perlu mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak lagi menjadikan pembakaran sebagai pilihan dalam membersihkan lahan.

Menurutnya, edukasi harus disampaikan secara berkelanjutan dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pemahaman mengenai dampak kesehatan, lingkungan, hingga konsekuensi hukum perlu diperkuat agar kesadaran untuk mencegah karhutla tumbuh dari masyarakat sendiri.

Sabaruddin juga mengajak media massa dan seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai bahaya pembakaran lahan.

Ia menyadari perubahan kebiasaan yang telah berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan keterlibatan bersama agar upaya pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Memberikan edukasi memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu, kita perlu bergandengan tangan, melibatkan masyarakat, teman-teman media, dan seluruh pihak agar pesan pencegahan ini bisa tersampaikan secara luas,” tegasnya.(Adv/DprdKaltim)

Penulis Nisnun editor redaksi