Teks Foto: Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah.
Publiknews.co, SAMARINDA – Upaya menekan volume sampah plastik di Kota Samarinda dinilai perlu dimulai dari lingkungan pemerintahan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong menerapkan kebiasaan menggunakan wadah minum yang dapat dipakai berulang kali sebagai pengganti botol plastik sekali pakai.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah, mengusulkan pemerintah kota membuat kebijakan resmi untuk membatasi penggunaan botol plastik di lingkungan perkantoran. Kebijakan tersebut dapat dituangkan melalui surat edaran maupun instruksi agar pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas.
Menurutnya, pemerintah harus menjadi contoh dalam membangun kebiasaan ramah lingkungan. Pengurangan sampah plastik tidak cukup hanya disampaikan melalui sosialisasi kepada masyarakat, tetapi perlu dimulai dari aktivitas internal pemerintahan.
Ia menilai penggunaan tumbler oleh pegawai dapat menjadi langkah sederhana untuk mengurangi sampah kemasan minuman, terutama dalam kegiatan rapat dan rutinitas kerja sehari-hari.
“Perubahan kebiasaan harus dimulai dari instansi pemerintah. Kalau seluruh OPD menerapkan penggunaan tumbler, tentu bisa membantu mengurangi sampah botol plastik sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat,” ujar Andriansyah.
Namun, ia mengingatkan penerapan kebijakan tersebut harus disertai penyediaan fasilitas pendukung. Setiap kantor pemerintahan perlu memiliki dispenser atau sarana pengisian ulang air minum sehingga pegawai dapat menggunakan tumbler dengan mudah.
Menurutnya, kewajiban membawa wadah minum sendiri tidak akan berjalan efektif apabila fasilitas untuk mengisi ulang air belum tersedia secara memadai.
Andriansyah mencontohkan keberadaan tempat pengisian air minum di sejumlah stasiun kereta rel listrik (KRL) di Jakarta yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengisi ulang air tanpa harus membeli minuman dalam kemasan.
“Fasilitasnya juga harus disiapkan. Jangan sampai pegawai diminta membawa tumbler, tetapi tidak tersedia tempat untuk mengisi air. Keduanya harus berjalan beriringan agar kebijakan ini benar-benar bisa diterapkan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah kota dapat menyusun mekanisme penerapan yang berlaku bagi seluruh OPD tanpa terkecuali. Konsistensi pelaksanaan dinilai penting agar kebijakan pengurangan plastik tidak hanya menjadi program sesaat.
Selain mengurangi timbulan sampah, pembiasaan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga lingkungan.
Andriansyah menilai langkah yang diterapkan di lingkungan pemerintahan berpotensi menjadi contoh bagi instansi lain maupun masyarakat dalam mengurangi ketergantungan terhadap kemasan plastik sekali pakai.
“Dengan aturan yang jelas dan dukungan fasilitas yang memadai, budaya mengurangi sampah plastik bisa dibangun secara bertahap. Pemerintah harus menunjukkan komitmen melalui tindakan nyata,” tandasnya. (adv/DPRD/nisnun)







Users Today : 1175
Total Users : 561640
Views Today : 2643
Total views : 1706358
Who's Online : 7