Teks Foto: Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi.
Publiknews.co, SAMARINDA – Belum tuntasnya pembayaran insentif guru non-ASN di Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD. Pemerintah kota didorong segera menyelesaikan tunggakan sekitar Rp10 miliar agar hak tenaga pendidik tidak terus tertunda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai pembayaran insentif guru harus mendapat perhatian dalam pengaturan belanja daerah. Pasalnya, para tenaga pendidik telah menjalankan kewajibannya, tetapi belum seluruhnya menerima hak tambahan penghasilan sesuai periode yang seharusnya dibayarkan.
Ia mengingatkan, keterlambatan tersebut dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi para guru. Terlebih, insentif yang belum diterima merupakan salah satu tambahan penghasilan yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ismail bahkan menyoroti kemungkinan sebagian tenaga pendidik mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhan hidup selama pembayaran insentif belum terealisasi.
“Haknya belum tertunaikan, sedangkan kewajibannya harus sudah diselesaikan. Akhirnya salah satu cara yang paling cepat diambil adalah ke pinjol,” kata Ismail.
Ia juga menyampaikan data yang diperolehnya mengenai sekitar 40 persen pengguna pinjaman online berasal dari kalangan guru. Angka tersebut, menurutnya, menjadi perhatian terhadap kondisi keuangan tenaga pendidik yang membutuhkan kepastian penghasilan.
Terkait pembayaran insentif, Ismail mengungkapkan pengajuan anggaran untuk triwulan ketiga mencapai Rp15 miliar dengan jumlah penerima sekitar 6.100 guru. Namun, realisasi pembayaran sejauh ini baru mencakup satu bulan, yakni Juli.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, pembayaran insentif Juli telah direalisasikan sekitar Rp5 miliar. Sementara hak guru untuk periode Agustus dan September dengan nilai kurang lebih Rp10 miliar masih belum dibayarkan.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena pembayaran untuk triwulan sebelumnya belum sepenuhnya diselesaikan, sementara periode triwulan keempat sudah berjalan.
Ismail memahami pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal dan persoalan arus kas. Sebelumnya, Pemkot Samarinda menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran dipengaruhi keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta masih menunggu penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menilai kebutuhan pembayaran insentif seharusnya sudah dapat diperhitungkan sejak proses penyusunan anggaran. Hal itu mengingat jumlah guru penerima telah diketahui melalui pendataan sebelum tahun anggaran berjalan.
“Jumlah penerima dan kebutuhan anggarannya sebenarnya sudah bisa dihitung sejak awal. Karena itu, perencanaan harus dilakukan dengan baik agar pembayaran hak guru tidak terus mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Menurut Ismail, persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya ketika pemerintah menyusun prioritas belanja untuk tahun anggaran berikutnya.
Ia meminta anggaran yang diperuntukkan bagi insentif tenaga pendidik tetap mendapat perhatian dan tidak mudah dialihkan untuk kebutuhan lain di luar prioritas pelayanan dasar.
Ismail berharap Pemkot Samarinda segera mencari solusi untuk menuntaskan pembayaran yang masih tertunda. Kepastian waktu pencairan juga dinilai penting agar para guru dapat merencanakan kebutuhan keuangan mereka.
“Walaupun pemerintah memiliki berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan, jangan sampai hak para guru justru terabaikan. Insentif tenaga pendidik harus tetap menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah,” ucapnya.(adv/dprd/nisnun)







Users Today : 94
Total Users : 554401
Views Today : 97
Total views : 1693703
Who's Online : 2