Teks Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie.
Publiknews.co, SAMARINDA – Praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan kembali menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Seluruh perusahaan di Samarinda diminta menghentikan tindakan tersebut dan memastikan hak-hak normatif pekerja dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen pribadi yang sepenuhnya menjadi hak pekerja. Karena itu, perusahaan tidak semestinya menjadikan dokumen tersebut sebagai jaminan selama hubungan kerja berlangsung.
Menurut Novan, ketika hubungan kerja telah berakhir, perusahaan wajib mengembalikan ijazah milik karyawan tanpa mempersulit prosesnya.
Ia menilai penahanan ijazah tidak dapat dibenarkan karena berpotensi membatasi hak pekerja, terutama ketika mereka hendak mencari pekerjaan baru setelah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.
Selain persoalan ijazah, Komisi IV DPRD Samarinda juga menerima berbagai keluhan terkait hubungan industrial. Aduan tersebut meliputi PHK sepihak tanpa pembayaran pesangon, ketidakjelasan status kerja, upah yang tidak sesuai ketentuan, hingga pemutusan kontrak secara tiba-tiba.
Novan mengingatkan setiap perusahaan agar menjalankan kewajibannya berdasarkan peraturan ketenagakerjaan. Hal itu mencakup kejelasan perjanjian kerja, pembayaran upah sesuai standar, pemberian jaminan sosial, serta pemenuhan hak pesangon bagi pekerja yang mengalami PHK.
Namun, ia mengakui penanganan persoalan ketenagakerjaan di tingkat kota masih menghadapi keterbatasan kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan dan penindakan ketenagakerjaan merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda lebih berperan dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelesaian pengaduan pekerja.
“Pengawasan ketenagakerjaan bukan lagi kewenangan Disnaker kota, melainkan provinsi. Namun, kami tetap berupaya memfasilitasi setiap pengaduan pekerja,” ujarnya.
Persoalan lainnya, kata Novan, berkaitan dengan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tahapan penyelesaian yang dimulai dari perundingan bipartit, dilanjutkan mediasi di dinas tenaga kerja, hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dinilai membutuhkan waktu cukup panjang.
Kondisi tersebut kerap menyulitkan pekerja yang sedang memperjuangkan haknya. Setelah terkena PHK, mereka kehilangan sumber penghasilan, sementara proses penyelesaian perselisihan dapat berlangsung selama berbulan-bulan.
Akibat keterbatasan biaya dan pendampingan hukum, tidak sedikit pekerja yang akhirnya menerima kompensasi lebih rendah dibandingkan hak yang seharusnya diperoleh.
“Ketika terkena PHK, pekerja langsung kehilangan penghasilan. Sementara proses memperjuangkan haknya bisa berlangsung berbulan-bulan,” katanya.
Meski tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan ketenagakerjaan, Komisi IV DPRD Samarinda memastikan tetap menerima laporan dari pekerja. DPRD juga siap memfasilitasi komunikasi antara karyawan, perusahaan, dan Disnakertrans Kaltim agar persoalan yang muncul dapat ditangani hingga memperoleh kepastian penyelesaian.
Novan berharap perusahaan tidak mengabaikan hak pekerja dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Dengan kepatuhan terhadap aturan serta komunikasi yang baik, hubungan industrial di Samarinda diharapkan berjalan lebih sehat.
“Perusahaan harus taat aturan dan pekerja juga menjalankan kewajibannya. Kita ingin hubungan industrial yang sehat, pekerja sejahtera, dan usaha tetap berkembang,” kata politisi Partai Golkar tersebut.(Adv/DPRD/nisnun)






Users Today : 92
Total Users : 554399
Views Today : 93
Total views : 1693699
Who's Online : 7