Teks Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
Publiknews.co, SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, selain memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Namun, peluang tersebut membutuhkan pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, serta melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai penyediaan bahan pangan.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mengatakan pelaksanaan MBG seharusnya memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Tidak hanya anak-anak dan kelompok penerima manfaat yang memperoleh makanan bergizi, tetapi juga pelaku usaha kecil yang dapat dilibatkan dalam pengadaan kebutuhan pangan.
Menurutnya, pembelian bahan makanan melalui warung, toko, dan pemasok lokal dapat menciptakan perputaran uang di daerah. Skema tersebut memungkinkan anggaran pemerintah memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
Ia menilai keterlibatan usaha lokal juga dapat membantu memperkuat perekonomian daerah karena kebutuhan program dipenuhi melalui sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar.
“Kalau itu mampu dijalankan, sumbangan kita terhadap oligarki itu ketika kita belanja di warungnya, di tokonya dan sebagainya. Dana yang dibawa ke luar negeri bisa ditekan. Otomatis masyarakat kita langsung merasakan negara yang memberi makan,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, Agusriansyah mengingatkan bahwa manfaat ekonomi tersebut tidak akan maksimal apabila pelaksanaan MBG masih menghadapi persoalan tata kelola. Ia menyoroti integritas sumber daya manusia yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dugaan penyimpangan dalam operasional dapur.
Menurutnya, pengawasan terhadap pengelola harus diperketat karena program tersebut berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat. Persoalan pengelolaan yang tidak sesuai standar bahkan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat.
“Yang menangani itu SDM dan integritasnya masih sangat rapuh. Ini masih dikorupsi, pengelola dapurnya juga masih manipulatif. Sehingga banyak keracunan dan sebagainya. Inilah yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan program. Dukungan pemerintah tidak cukup hanya sebatas memastikan program berjalan, tetapi juga harus disertai evaluasi terhadap pengadaan bahan pangan, pengelolaan dapur, hingga proses pendistribusian makanan.
Agusriansyah juga menekankan pentingnya pemilihan menu yang mempertimbangkan ketahanan makanan. Hal ini diperlukan agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi sejak disiapkan hingga diterima oleh penerima manfaat.
Menurutnya, standar keamanan pangan harus menjadi perhatian utama. Pengelola perlu memastikan bahan makanan berkualitas, proses pengolahan sesuai ketentuan, serta distribusi dilakukan dengan memperhatikan waktu dan kondisi penyimpanan.
Ia menambahkan, pembenahan MBG harus dilakukan secara menyeluruh, terutama pada kualitas tenaga pengelola dan sistem pertanggungjawaban setiap SPPG. Dengan pengawasan yang kuat, program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Cuma butuh SDM yang bagus, SPPG yang bertanggung jawab, makanan yang representatif,” tandasnya. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun






Users Today : 1117
Total Users : 555424
Views Today : 1577
Total views : 1695183
Who's Online : 6