Teks Foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo.
Publiknews.co, SAMARINDA – Kondisi Terminal Tipe B Timbau di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang dinilai kurang terawat menjadi perhatian terhadap pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, meminta pemerintah provinsi melakukan pembenahan terhadap tata kelola aset daerah. Menurutnya, seluruh fasilitas dan kekayaan milik pemerintah harus memiliki kejelasan pengelolaan, pemeliharaan, serta pemanfaatan agar tidak dibiarkan terbengkalai.
Ia menilai, aset daerah tidak seharusnya hanya tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga harus dijaga kondisi dan kebermanfaatannya. Terlebih, sejumlah aset memiliki potensi ekonomi maupun fungsi pelayanan publik yang dapat mendukung kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kunjungan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, ke Terminal Timbau pada Kamis (12/11/2026). Dalam peninjauan itu, ditemukan sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Terminal yang berada di bawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Dinas Perhubungan Kaltim tersebut dinilai memerlukan pembenahan agar kualitas fasilitas dan pelayanan transportasi dapat ditingkatkan.
Menanggapi kondisi itu, Sigit menegaskan bahwa aset milik pemerintah harus mendapatkan perhatian serius. Ia tidak ingin fasilitas yang seharusnya memberikan manfaat justru kehilangan fungsi akibat minimnya pemeliharaan.
“Ya mestinya jangan sampai mangkrak dong,” ujar Sigit, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, evaluasi pengelolaan aset perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan status kepemilikan, kondisi fisik, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pemanfaatannya. Langkah tersebut penting untuk mencegah aset pemerintah tidak terurus atau justru dimanfaatkan pihak lain tanpa kejelasan.
Sigit mengungkapkan, persoalan pengelolaan kekayaan daerah tidak hanya berkaitan dengan Terminal Timbau. Dalam pembahasan di Komisi II DPRD Kaltim, terdapat sejumlah aset lain yang turut menjadi perhatian, di antaranya Mal Lembuswana di Samarinda, lahan eks Pusat Kesehatan Ibu dan Bayi (PUSKIB) di Balikpapan, serta aset yang berkaitan dengan kerja sama bersama Pelindo.
Ia menjelaskan, masing-masing aset memiliki persoalan dan mekanisme pengelolaan berbeda. Mal Lembuswana, misalnya, telah kembali berada dalam pengelolaan Pemprov Kaltim setelah masa kerja sama sebelumnya berakhir.
Sementara itu, lahan eks PUSKIB dan aset yang dikerjasamakan dengan Pelindo juga perlu mendapatkan kepastian terkait penguasaan serta pemanfaatannya.
Sigit menekankan, pemerintah provinsi harus memastikan seluruh aset yang menjadi hak daerah tetap terlindungi. Kerja sama dengan pihak ketiga juga perlu diawasi agar tidak mengurangi hak maupun kepentingan pemerintah.
Ia berharap pembenahan dilakukan secara konsisten sehingga aset daerah dapat kembali dioptimalkan, baik untuk menunjang pelayanan masyarakat maupun meningkatkan potensi pendapatan daerah.
“Ya intinya bahwa aset kita ya harus dikelola dengan baik. Yang punya kita ya kita ambil. Jangan sampai nih jadi hak orang-orang lain,” tegasnya. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun






Users Today : 1117
Total Users : 555424
Views Today : 1574
Total views : 1695180
Who's Online : 6