Publiknews.co, SAMARINDA – Kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai semakin membatasi kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai pembangunan. Kondisi tersebut turut menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah belum berjalan seimbang.
Menurut Agusriansyah, Kaltim sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam semestinya mendapatkan perhatian yang sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Namun, pengurangan dana transfer justru terjadi ketika sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur masih belum tertangani secara optimal.
Besarnya pengurangan anggaran terlihat dari total alokasi TKD untuk Pemprov Kaltim dan 10 kabupaten/kota. Pada 2025, dana yang dialokasikan mencapai Rp78,04 triliun. Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp52,83 triliun pada 2026 atau berkurang sekitar Rp25,21 triliun.
Tidak hanya persoalan besaran anggaran, Agusriansyah juga menyoroti penyaluran TKD yang dinilai belum maksimal. Hingga Juni 2026, dana yang terealisasi untuk Kaltim disebut baru sekitar 30 persen. Situasi ini semakin menekan kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan, pengurangan dana transfer semestinya dibarengi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah pusat, terutama dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangannya di Kaltim.
“Kalaupun TKD kita ada pemotongan, pastikan pemotongannya itu untuk membangun infrastruktur pemerintah pusat yang ada di Kaltim,” tegasnya pada Jumat (20/11/2026).
Agusriansyah menilai, persoalan tersebut menempatkan pemerintah daerah dalam situasi sulit. Selain harus menyesuaikan program dengan kemampuan anggaran yang semakin terbatas, daerah juga masih menghadapi pekerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Ia menyebut, pengurangan alokasi, persoalan kurang salur, serta belum optimalnya pembangunan infrastruktur menjadi beban yang harus dihadapi Kaltim secara bersamaan.
“Ini kita dihantam dua kali. Sudah TKD-nya dihapus, dipotong, kurang salur dilakukan. Kewenangan pemerintah pusat, infrastruktur jalan dan lain sebagainya, tidak dikerjakan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menghubungkan persoalan tersebut dengan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, besarnya kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara perlu diikuti pembagian dana bagi hasil yang lebih proporsional serta pemerataan pembangunan.
Agusriansyah menilai keadilan bagi daerah penghasil tidak semata-mata diukur melalui besaran dana transfer yang diterima. Pemerintah pusat juga perlu menunjukkan komitmen melalui pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kewajiban sesuai kewenangannya di daerah.
“Dari sisi dana bagi hasilnya tidak adil, realisasinya juga tidak adil. Nah, tinggal kita di Kaltim bagusnya berpikir apa?” pungkasnya. (adv/DPRD Kaltim)
Penulis: Nisnun editor redaksi







Users Today : 1448
Total Users : 561913
Views Today : 3141
Total views : 1706857
Who's Online : 8