Publiknews.co, SAMARINDA – Perlindungan terhadap anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim) perlu diperkuat melalui pemenuhan hak administrasi dan kepastian hukum. Tidak hanya menjamin kebutuhan dasar, pemerintah juga diminta memastikan setiap anak memiliki identitas kependudukan serta kejelasan status perwalian.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai persoalan administrasi masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi anak-anak terlantar, baik yang hidup di jalanan maupun berada di panti asuhan.
Ketiadaan dokumen kependudukan dan status hukum yang jelas berpotensi menghambat mereka dalam memperoleh berbagai pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga bantuan sosial pemerintah.
Menurut Hasanuddin, pendataan dan pemenuhan dokumen identitas harus menjadi perhatian utama agar tidak ada anak terlantar yang kehilangan haknya hanya karena persoalan administrasi.
“Identitas kependudukan menjadi hal mendasar. Kalau dokumennya tidak jelas, anak-anak ini bisa mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan maupun program bantuan pemerintah,” ungkapnya pada Sabtu (21/11/2026).
Ia juga mendorong adanya pendampingan hukum bagi anak-anak yang belum memiliki kejelasan status administrasi maupun perwalian. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjamin kedudukan hukum mereka.
Hasanuddin menekankan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu bekerja sama dengan jajaran kejaksaan untuk melakukan pendataan, mengidentifikasi permasalahan, serta membantu proses penyelesaian administrasi dan hukum.
Di sisi lain, DPRD Kaltim akan mencermati kebutuhan pembentukan maupun penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak terlantar. Evaluasi terhadap aturan yang berlaku diperlukan untuk memastikan kebijakan daerah mampu menjawab persoalan di lapangan.
Menurutnya, dukungan anggaran bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani persoalan sosial dan perlindungan anak juga harus diperhatikan. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penunjang agar proses pendataan, pendampingan hukum, dan pengurusan perwalian dapat berjalan secara optimal.
“Kami akan memastikan alokasi anggaran yang memadai bagi OPD terkait, agar upaya pemenuhan hak anak ini bisa berjalan,” tutup Hasanuddin. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun editor redaksi







Users Today : 1448
Total Users : 561913
Views Today : 3144
Total views : 1706859
Who's Online : 8