Publiknews.co, SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas untuk masa depan. Pemenuhan kebutuhan gizi sejak dini dianggap penting agar generasi Indonesia mampu tumbuh dan bersaing di tingkat global.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin. Ia menilai program MBG tidak seharusnya hanya dilihat sebagai kebijakan pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi generasi berikutnya.
Menurut Fuad, MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, terdapat program Koperasi Desa Merah Putih yang juga diarahkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, selain program Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Fuad, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, kualitas generasi mendatang perlu dipersiapkan melalui berbagai kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya dengan memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang memadai selama masa pertumbuhan.
Fuad menilai langkah tersebut penting karena pembangunan sumber daya manusia tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah perlu mengambil langkah sejak dini agar generasi Indonesia memiliki kemampuan dan kualitas yang mampu bersaing dengan negara lain.
“Tujuan program tersebut adalah mempersiapkan generasi mendatang agar memiliki kualitas yang baik, terutama dari sisi pemenuhan gizi. Presiden ingin memastikan generasi Indonesia ke depan tidak tertinggal dari generasi negara lain,” katanya.
Terkait munculnya anggapan bahwa pelaksanaan MBG berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor lain, Fuad memiliki pandangan berbeda. Ia menilai program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Menurutnya, kebijakan penggunaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, pemenuhan gizi anak melalui MBG juga perlu ditempatkan sebagai salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Pemerintah memikirkan kebutuhan generasi mendatang, bukan hanya kondisi saat ini. Karena itu, persiapan harus dilakukan sejak sekarang,” tuturnya.
Fuad kembali menegaskan bahwa program MBG tidak semestinya langsung dianggap sebagai penghambat pembiayaan kebutuhan lainnya. Ia berpandangan, setiap kebijakan pemerintah harus dilihat dari tujuan dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Apa yang dilakukan pemerintah merupakan upaya menerjemahkan dan mengamalkan amanat undang-undang bahwa segala sesuatu harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Fuad. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun editor redaksi







Users Today : 1446
Total Users : 561911
Views Today : 3120
Total views : 1706835
Who's Online : 7